Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peran sektor swasta dinilai menjadi kunci krusial untuk memperkuat pembangunan dan mengakselerasi target tersebut.
“Tidak mungkin mengandalkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan hanya kekuatan APBN. Itulah sebabnya penting melibatkan peran swasta dalam pembangunan,” ujar Said dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (29/9).
Said menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi pilar utama dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, menjaga stabilitas inflasi menjadi harga mati untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Banggar DPR bersama Pemerintah telah menyepakati target inflasi tahun 2027 berada di kisaran 2,5%.
Menurut Said, target pertumbuhan 6% berfungsi sebagai jembatan untuk memperbesar skala perekonomian nasional. Dengan kue ekonomi yang lebih besar, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat melalui peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi secara masif.
Strategi Ekspor dan Industrialisasi
Meski optimistis, Politikus PDI Perjuangan tersebut mengakui bahwa pencapaian target ini penuh tantangan. Ia menekankan perlunya penguatan strategi nilai tambah ekspor dan investasi. Said menyoroti amanat Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam.
“Strategi pembenahan tata kelola ekspor yang dipasangkan dengan program industrialisasi adalah langkah yang tepat. Dengan memegang kendali harga, nilai ekspor akan meningkat serta memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional,” jelasnya.
Asumsi Makro dan Postur APBN 2027
Dalam rapat tersebut, Banggar DPR melaporkan sejumlah kesepakatan asumsi ekonomi makro untuk tahun 2027, antara lain:
- Pertumbuhan ekonomi: 6%
- Inflasi: 2,5%
- Nilai tukar Rupiah: Rp17.500 per dolar AS
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9%
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$75 per barel
- Lifting minyak bumi: 612,5 ribu barel per hari
- Lifting gas bumi: 954 ribu barel setara minyak per hari
Terkait postur fiskal, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.435,1 triliun dengan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran dirancang sebesar 2,4% terhadap PDB, atau setara dengan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun sebagai investasi masa depan.
Pandangan Fraksi dan Respons Pemerintah
Sejumlah fraksi memberikan catatan strategis. Fraksi PKS menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, serta mendorong pemenuhan target perpajakan sebesar Rp2.911 triliun melalui perluasan basis pajak. Sementara Fraksi NasDem mengingatkan agar APBN memberikan dampak riil pada penciptaan lapangan kerja, dan PAN mendukung penguatan ekonomi desa serta kedaulatan pangan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa arsitektur RAPBN 2027 didesain untuk merespons ketidakpastian global sekaligus mempercepat agenda prioritas nasional. Ia memastikan kebijakan fiskal akan tetap prudent namun tetap hadir sebagai stimulus pertumbuhan.
“Kebijakan fiskal harus tetap prudent tetapi tidak pasif. Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” pungkas Suahasil. (E-3)