EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2027 terlalu optimistis. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 6%.
“Ini terkesan dipaksakan. Idealnya pemerintah lebih fokus pada kualitas pertumbuhan yaitu pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menekan ketimpangan dan mendongkrak jumlah kelas menengah. Asumsi 5,5% lebih ideal,” kata Wijayanto kepada Media Indonesia, Selasa (29/9).
Begitu juga dengan nilai tukar Rp17.500 per dolar AS dinilai terlalu optimistis. Wijayanto menyebut kurs rupiah saat ini saja sudah Rp18.000 per dolar AS dan berpotensi lebih lemah lagi di awal 2027.
“Kita tidak mempunyai alasan yang rasional dan kuat mengapa rupiah akan menguat. Rp18.250 (per dolar AS)merupakan asumsi yang lebih realistis,” ujarnya.
Kemudian tingkat inflasi 2,5% juga diprediksi sulit dicapai. Hal itu mengingat harga minyak bumi yang tinggi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan imported inflation. Wijayanto memperkirakan inflasi akan mencapai sekitar 3%-4%.
“Suku bunga SBN 10 tahun 6,9% juga terlalu rendah. Kita memasuki era suku bunga tinggi yang ditrigger oleh Jepang, AS dan banyak negara maju. Tren ini akan berlanjut di tahun 2027. Asumsi 7,2% lebih proper. Suku bunga rendah dan nilai tukar rupiah yang kuat dalam situasi saat ini merupakan dua hal yang sangat sulit digabungkan,” jelasnya.
Kemudian harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$75 per barel dinilai terlalu rendah. Saat ini saja, kata Wijayanto, harga minyak dunia (Brent) mencapai US$107 per barel. Menurutnya, dinamika geoplitik Timur Tengah belum akan mereda tahun depan sehingga harga minyak dan LPG dunia akan tetap tinggi. Ia memandang US$90 per barel merupakan asumsi yang lebih realistis.
Terkait postur APBN 2027, Wijayanto menyebut asumsi pendapatan negara sebesar Rp3.435 triliun cukup realistis, hanya naik sekitar 7% dari outlook 2026. Namun asumsi belanja dinilai terlalu rendah.
“Ia akan meningkat cukup tajam akibat beberapa hal termasuk kenaikan harga energi yang berdampak pada belanja subsidi dan kenaikan suku bunga,” ujarnya.
Wijayanto mengatakan asumsi defisit 2,4% PDB dan keseimbangan primer positif sangat berat untuk terwujud.
Kemudian transfer daerah hanya mencapai Rp735 triliun atau hanya 17,9% dari total belanja pemerintah. “Tampaknya permasalahan krisis fiskal daerah akan berlanjut tahun depan, dan peran daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja akan terkendala,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-7 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (29/9).
Dalam asumsi dasar ekonomi makro 2027, pemerintah dan DPR menyepakati antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, laju inflasi 2,5%, kurs rupiah di kisaran Rp17.500 per dolar AS.
Kemudian suku bunga surat berharga negara 10 tahun 6,9%, harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel, lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara untuk pendapatan negara ditetapkan senilai Rp 3.435,10 triliun, belanja negara Rp 4.106,26 triliun, dengan deifisit sebesar Rp 671,16 triliun atau setara 2,4% produk domestik bruto (PDB). (E-4)