GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menilai prospek ekonomi global pada 2026 masih menghadapi tekanan berat akibat meningkatnya inflasi, lonjakan harga minyak, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Meski demikian, BI melihat peluang perbaikan kondisi ekonomi global pada 2027.
“Prospek ekonomi 2026 secara global memang agak gloomy. Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada perbaikan,” ujar Destry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (28/9).
Risiko Global dan Tekanan Harga Minyak
Destry menjelaskan bahwa sejumlah lembaga internasional sejalan dengan proyeksi BI yang memperkirakan kondisi 2027 akan lebih baik. Namun, sejumlah risiko jangka pendek pada 2026 tetap harus diwaspadai, terutama fluktuasi harga minyak dunia. Per 24 September 2026, harga minyak tercatat menyentuh US$125,53 per barel, melonjak signifikan dibandingkan rata-rata Agustus 2026 yang berada di level US$90,88 per barel.
Selain itu, inflasi global yang meningkat ke level 4,6% memicu pengetatan moneter. The Federal Reserve tercatat menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dan BI memprediksi masih akan ada satu kali kenaikan lagi pada kuartal IV 2026. Kondisi ini mendorong penguatan dolar AS, yaitu indeks dolar (DXY) mencapai 101,11, sementara indeks terhadap mata uang Asia berada di level 96,26.
Tekanan ini juga memicu pergeseran arus modal dari negara berkembang menuju negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar keuangan domestik.
Ketahanan Ekonomi Domestik
Di tengah gejolak global, ekonomi Indonesia dinilai masih relatif terjaga dengan pertumbuhan 5,29% pada kuartal II 2026 dan secara kumulatif mencapai 5,45% pada semester I 2026. Pertumbuhan ini ditopang oleh pengeluaran pemerintah, proyek strategis, dan konsumsi rumah tangga.
“Konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Destry. Namun, ia menekankan pentingnya meningkatkan peran investasi swasta agar pertumbuhan tidak melulu bergantung pada stimulus pemerintah.
BI memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 4,9%-5,7% pada 2026, dan meningkat menjadi 5,2%-6% pada 2027. Proyeksi optimistis pada 2027 tersebut didasarkan pada asumsi peningkatan investasi swasta, termasuk kontribusi dari Danantara.
Bauran Kebijakan dan Likuiditas
Dari sisi moneter, BI memastikan likuiditas makro tetap terkendali. Suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) overnight turun dari 6,61% pada Juni 2026 menjadi 5,91%. BI juga berhasil menurunkan yield Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tenor 12 bulan ke level 6,76%.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI menerapkan insentif hedging melalui swap dan DNDF sebesar 10%-30%. Langkah ini terbukti efektif mendorong aliran modal asing masuk kembali hingga mencapai US$6 miliar. Di sektor perbankan, BI memperkuat Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan total insentif mencapai Rp461,2 triliun pada awal September.
Dorongan Roadmap Ekonomi Berkelanjutan
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta BI menyusun roadmap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai mandat UU P2SK. Ia menekankan agar kebijakan BI tidak hanya fokus pada stabilitas, tetapi juga dukungan konkret pada sektor riil.
“Untuk 2027, saya kira BI perlu membuat roadmap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk UMKM, pariwisata, dan perkebunan,” tegas Fauzi. Ia juga menyarankan adanya pilot project pada 2027 untuk menguji efektivitas dukungan tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mengingatkan tantangan berat akibat kenaikan yield US Treasury tenor 30 tahun yang mencapai 5,45%, level tertinggi sejak 2004. Ia meminta BI tetap konsisten pada jangkar kebijakan (anchor) di tengah kompleksitas mandat yang diemban saat ini. (I-2)