MENTERI Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa negaranya telah mengajukan proposal kepada Amerika Serikat (AS) untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu satu minggu. Pernyataan ini disampaikan Araghchi kepada wartawan di markas PBB, New York, Jumat (25/9/2024).
Araghchi menegaskan bahwa normalisasi jalur maritim tersebut dapat dilakukan “jika kondisi yang diperlukan terpenuhi”. Syarat-syarat tersebut, menurutnya, telah tertuang dalam nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani pada Juni lalu untuk memperpanjang gencatan senjata yang sempat runtuh.
“Jika kondisi yang diperlukan terpenuhi, selat dapat dibuka kembali, dan jalur maritim normal dipulihkan dalam tujuh hari. Pilihan sekarang ada di tangan Amerika Serikat,” ujar Araghchi.
Ia menambahkan bahwa langkah-langkah yang harus diambil AS bukanlah hal baru karena sudah tercantum dalam MOU tersebut.
Latar Belakang Konflik dan Dampak Ekonomi
Ketegangan di kawasan ini memuncak setelah AS dan Israel meluncurkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari. Iran membalas dengan menyerang pangkalan AS di Teluk serta sekutu-sekutunya, sekaligus memblokade Selat Hormuz. Penutupan jalur ini berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi global.
| Aspek | Detail Keterangan |
|---|---|
| Volume Perdagangan | 20% pasokan minyak dan LNG dunia melewati selat ini. |
| Tanggal Serangan Awal | 28 Februari (Serangan udara AS-Israel ke Iran). |
| Status MOU | Ditandatangani 18 Juni, namun runtuh akibat serangan lanjutan. |
| Dampak Penutupan | Fluktuasi harga energi global yang liar. |
Isi Nota Kesepahaman (MoU) 18 Juni
MoU yang menjadi rujukan Araghchi terdiri dari 14 poin kesepakatan yang dirancang untuk mengakhiri permusuhan. Beberapa poin krusial di antaranya adalah:
- Iran berkomitmen tidak akan pernah memiliki senjata nuklir.
- AS, Iran, dan sekutu mengakhiri operasi militer di semua lini.
- Penghentian blokade angkatan laut AS dan pemberian keringanan sanksi.
- Iran melakukan upaya terbaik untuk menjamin keamanan kapal komersial di Selat Hormuz.
- Pembicaraan dengan Oman mengenai pengaturan pelayaran di masa depan.
Retorika Trump dan Tekanan Politik
Di sisi lain, Donald Trump memberikan pernyataan kontradiktif. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pekan ini, Trump mengancam akan “memusnahkan Republik Islam” jika mereka terus menghancurkan orang dan negara lain. Namun, ia juga mengisyaratkan kemungkinan kesepakatan setelah pemilihan Kongres AS pada November mendatang.
Menanggapi ancaman tersebut, Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan menerima paksaan atau intimidasi. “Perdamaian tidak dapat dibangun melalui ancaman pemusnahan,” tegasnya.
Sementara itu, seorang pejabat AS menyebutkan bahwa diskusi positif sedang berlangsung melalui mediator, mencakup isu-isu nuklir. Tekanan terhadap pemerintah AS untuk mengakhiri konflik semakin meningkat seiring mendekatnya jadwal pemilu, mengingat gangguan pasokan energi di Selat Hormuz dan serangan Houthi di Laut Merah terus menekan ekonomi global. (bbc/Z-1)