PEMERINTAHAN Donald Trump secara resmi membela keputusannya untuk melarang sejumlah perusahaan media besar dari Gedung Putih. Dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada Selasa waktu setempat, pemerintah menuduh CNN, MS NOW, dan Politico telah mengancam keamanan nasional melalui pelaporan mereka.
Langkah hukum ini merupakan respons terhadap gugatan yang diajukan oleh ketiga perusahaan media tersebut setelah Presiden Trump memblokir akses mereka untuk meliput kepresidenannya. Dalam pembelaannya, pihak administrasi menyatakan bahwa akses ke Gedung Putih adalah sebuah hak istimewa (privilese), bukan hak dasar.
Tuduhan Pelanggaran Standar Profesional
Gedung Putih berargumen bahwa tindakan Trump sah secara hukum di bawah Amendemen Pertama. Mereka menuduh perusahaan-perusahaan tersebut tidak menjunjung tinggi standar profesional dengan menyebarkan kebohongan yang dapat diverifikasi dan mempublikasikan informasi sensitif atau rahasia yang berisiko bagi keamanan negara.
Beberapa laporan yang disorot dalam dokumen tersebut meliputi:
- Laporan CNN mengenai pembangunan fasilitas bawah tanah yang aman di bawah Sayap Timur Gedung Putih.
- Artikel Politico yang menyebutkan bahwa perang Iran telah membuat Amerika Serikat menjadi lebih rentan.
- Liputan mengenai proyek konstruksi Gedung Putih dan stok amunisi AS.
Meskipun pemerintah mengajukan klaim keamanan nasional, secara hukum di Amerika Serikat tidak ada undang-undang yang secara eksplisit menyatakan bahwa memperoleh atau mempublikasikan informasi rahasia oleh jurnalis tergolong tindak pidana.
Perlawanan dari Organisasi Media
CNN, MS NOW, dan Politico dalam pernyataan bersama berkomitmen untuk melawan larangan tersebut. Mereka menilai pencabutan kredensial jurnalis mereka dilakukan semata-mata karena pemerintah keberatan dengan isi pemberitaan mereka.
“Jika dibiarkan tanpa tantangan, hal ini mengancam kebebasan pers dan hak publik atas jurnalisme independen yang bebas dari campur tangan pemerintah,” tegas organisasi media tersebut.
Gugatan yang diajukan pada Senin di pengadilan federal menuduh Trump dan jajarannya melanggar hak kebebasan pers di bawah Amendemen Pertama dan proses hukum yang adil (due process) di bawah Amendemen Kelima. Para penggugat termasuk reporter Gedung Putih: Akayla Gardner (MS NOW), Betsy Klein (CNN), dan Cheyenne Haslett (Politico).
Proses Persidangan
Pada Rabu, pengacara Departemen Kehakiman dijadwalkan berhadapan dengan pengacara organisasi media di depan Hakim Distrik AS Timothy Kelly. Hakim Kelly, yang ditunjuk Trump, sebelumnya memberikan perintah penahanan sementara untuk memulihkan kartu pers reporter CNN Jim Acosta pada tahun 2018.
Trump sendiri bersikeras pada posisinya. Melalui unggahan di Truth Social, ia membantah menyerang pers bebas, tetapi menegaskan sedang menindak apa yang ia sebut sebagai berita palsu (fake news) yang korup dan tidak terkendali.
Catatan Hukum: Pengadilan AS secara konsisten memutuskan bahwa menolak atau membatasi akses jurnalis ke Gedung Putih berdasarkan pelaporan mereka melanggar Amendemen Pertama. Kegagalan memberikan justifikasi yang jelas juga berisiko melanggar klausul proses hukum Amendemen Kelima. (The Washington Post/I-2)