PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Washington pada Rabu (23/9) waktu setempat. Dalam pertemuan krusial ini, Trump berencana menekan Xi terkait sikap energi Tiongkok terhadap Iran.
Namun, para analis menilai Tiongkok memiliki posisi tawar yang sangat kuat dan kecil kemungkinan untuk mengalah. Soalnya, konflik global saat ini justru memperkokoh status Beijing sebagai superpower energi baru.
Perang AS di Iran memicu lonjakan harga energi dan komoditas global, dengan harga minyak mentah dunia mencapai kisaran US$100 per barel pada Selasa. Situasi ini menjadi beban politik bagi Trump dan Partai Republik menjelang pemilu.
Di sisi lain, Tiongkok berhasil memanfaatkan krisis ini dengan mengekspor teknologi energi bersih ke negara-negara rentan, memanfaatkan cadangan minyaknya yang masif, dan memosisikan diri sebagai mitra geopolitik yang lebih stabil.
“Tiongkok benar-benar menjadi pemenang besar,” ujar Erica Downs, mantan analis energi CIA yang kini menjadi sarjana riset senior di Center on Global Energy Policy, Universitas Columbia. Menurutnya, Xi Jinping tidak akan merasakan tekanan untuk menanggapi permintaan AS karena Beijing mengelola krisis ini dengan relatif baik.
Tekanan Diplomatik dan Realitas Pasar
Pemerintah AS melalui pejabat senior Gedung Putih menegaskan bahwa melanjutkan bisnis dengan rezim Iran adalah hal yang tidak dapat diterima dan akan ada konsekuensi bagi Tiongkok. Namun, para eksekutif energi dan analis meragukan akan ada hasil substansial dari pertemuan ini. Fokus Gedung Putih dianggap terlalu terpecah oleh penanganan perang yang sedang berlangsung.
Philip Luck, analis bisnis internasional di Center for Strategic and International Studies (CSIS), menyebutkan bahwa indikasi perencanaan matang untuk kunjungan Xi ini sangat minim. “Ketika Anda sedang menghadapi masalah besar yang datang bertubi-tubi, Anda hanya bisa melihat apa yang ada tepat di depan mata,” kata Luck.
Secara optik, pertemuan ini terjadi saat Trump membatasi dua sumber minyak murah Tiongkok, yakni Iran dan Venezuela. Trump bahkan secara terbuka mengeklaim di hadapan para pemimpin dunia di PBB bahwa AS memiliki hak utama atas minyak Venezuela, dengan prinsip pemenang berhak atas rampasan perang.
Pergeseran Paradigma Keamanan Energi
Meskipun AS mencoba menarik Tiongkok kembali ke pasar gas alam dan minyak AS serta menjauhkannya dari Rusia, upaya tersebut belum membuahkan hasil signifikan sejak perang tarif dimulai tahun lalu. Tiongkok justru semakin memperkuat pengaruh energinya melalui penguasaan teknologi, bukan sekadar sumber daya fisik.
Erica Downs menjelaskan ada persepsi di Beijing bahwa basis keamanan energi dunia sedang bergeser dari kontrol sumber daya fisik (minyak dan batu bara) ke kontrol teknologi. “Karena Tiongkok mendominasi manufaktur teknologi bersih, mereka merasa berada dalam posisi yang sangat baik untuk memastikan keamanan energi mereka sendiri sekaligus menjual teknologi tersebut ke negara lain,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ethan Zindler dari BloombergNEF mencatat bahwa perang ini secara tidak langsung menguntungkan sektor teknologi bersih Tiongkok. Di wilayah yang sedang berkembang seperti Afrika sub-Sahara, panel surya Tiongkok menjadi solusi yang lebih instan dibandingkan minyak mentah Amerika. Hal ini memungkinkan produsen peralatan Tiongkok untuk memperluas dominasi mereka atas perusahaan-perusahaan Barat di pasar global. (Politico/I-2)