MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah tengah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 guna mengakomodasi sejumlah program ketenagalistrikan pemerintah.
Bahlil mengatakan revisi RUPTL diperlukan agar berbagai program yang telah direncanakan pemerintah memiliki landasan regulasi yang jelas. Saat ini, pemerintah masih melakukan penggodokan terhadap penyesuaian RUPTL tersebut.
“Yang pertama, pasti kita akan melakukan penyesuaian revisi RUPTL. Karena tidak mungkin program jalan tanpa ada landasan aturannya,” ujar Bahlil di sela acara Enlit Asia – Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Electricity Connect 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Selasa (22/9).
Dalam RUPTL tersebut, pemerintah telah memprogramkan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai 69,5 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik.
Bahlil menjelaskan pengembangan pembangkit listrik tersebut diarahkan untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Pemerintah menargetkan sekitar 70% dari kapasitas pembangkit yang dibangun menggunakan sumber energi baru terbarukan. “Dari 69,5 gigawatt itu, 70% adalah harus memakai bauran energi baru terbarukan. Dan untuk jaringannya kurang lebih sekitar 48.000 kilometer,” katanya.
Salah satu program yang didorong pemerintah adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbesar pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Bahlil menyebut pengembangan PLTS 100 GW membutuhkan investasi yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan pemerintah, total investasi untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar US$70 miliar hingga US$73 miliar.
“100 gigawatt PLTS ini dalam hitungan yang dibuat oleh tim saya mencapai kurang lebih sekitar 70 sampai dengan 73 miliar US dollar. Ini total investasi yang ada,” ujarnya Politikus Golkar itu.
Menurut Bahlil, besarnya kebutuhan investasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan PLTS 100 GW dapat menciptakan pasar yang besar bagi berbagai pihak. Karena itu, pemerintah mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha.
Untuk memenuhi kebutuhan proyek tersebut, pemerintah juga akan memprioritaskan penggunaan produk dan bahan produksi dalam negeri. Kebijakan tersebut akan diterapkan baik untuk proyek PLTS 100 GW maupun pembangunan pembangkit dalam program 69,5 GW. “Kita akan memprioritaskan bahan-bahan produksi dari dalam negeri,” kata Bahlil.
Bahlil menargetkan pengembangan PLTS 100 GW dapat dilakukan dalam waktu tiga tahun. Pada tahap awal, pemerintah telah meluncurkan sekitar 5,5 GW kapasitas PLTS pada tahun ini.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan proses tender untuk pembangunan sekitar 25 GW hingga 30 GW dapat mulai berjalan. Pemerintah juga tengah menyesuaikan aturan agar proses tender dapat berlangsung lebih cepat bagi perusahaan yang dinilai memiliki daya saing dan kemampuan teknologi yang memadai. “Sekarang saya lagi melakukan penyesuaian aturan bagi perusahaan-perusahaan yang memang kompetitif dan mempunyai kemampuan teknologi yang baik,” ujarnya.
Bahlil mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur energi juga diperlukan untuk mengantisipasi ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kondisi tersebut mendorong banyak negara untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. “Sebagai negara berdaulat, maka pasti tidak ingin untuk menggantungkan masa depan energinya kepada negara yang lain,” kata Bahlil.
Di sisi lain, kebutuhan energi Indonesia diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Bahlil menyebut Indonesia memiliki populasi hampir 300 juta jiwa dan merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan permintaan pasar akan berjalan beriringan dengan peningkatan kebutuhan energi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan listrik mampu mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi nasional.
Indonesia juga masih menghadapi tantangan pemerataan akses listrik. Meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai sekitar 99%, Bahlil menyebut masih terdapat lebih dari 10.000 desa yang belum terjangkau listrik.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik geografis Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Pemerintah perlu terus memperluas jaringan dan infrastruktur kelistrikan untuk menjangkau wilayah yang belum mendapatkan akses listrik. (Ins/P-3)