PARAMOUNT Skydance resmi mencapai kesepakatan penyelesaian gugatan hukum dengan belasan negara bagian di Amerika Serikat. Kesepakatan ini membuka jalan bagi aksi korporasi megamerger senilai US$110 miliar (sekitar Rp1.700 triliun) dengan Warner Bros Discovery.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Paramount diwajibkan memproduksi minimal 30 film per tahun dan memastikan persentase tertentu dari produksi tersebut dilakukan di AS. Jika melanggar, studio ini akan menghadapi sanksi berat, termasuk keharusan menjual sebagian aset bisnisnya.
Penyelesaian ini menyingkirkan salah satu hambatan hukum terakhir bagi merger yang diproyeksikan akan merestrukturisasi peta industri hiburan Hollywood. Aksi korporasi ini menyatukan studio-studio legacy, platform streaming raksasa, dan jaringan televisi nasional di bawah satu naungan.
Saat mengumumkan penyelesaian tersebut, Jaksa Agung California Rob Bonta menegaskan kesepakatan ini “bukanlah bentuk dukungan terhadap merger ini.” Di sisi lain, Chief Executive Paramount, David Ellison, menyambut baik penyelesaian hukum tersebut.
Ellison menyatakan setelah kekhawatiran para jaksa agung negara bagian dan serikat penulis Writers Guild of America (WGA) teratasi, “kami telah mendapatkan persetujuan penuh untuk merger ini dan siap untuk mewujudkan komitmen-komitmen ini.”
“Tujuan bersama kami adalah hasil yang terbaik bagi konsumen, pekerja, dan yang paling penting, komunitas kreatif yang sangat vital bagi seni penyampaian cerita visual,” ujar Ellison.
Sementara itu, pihak WGA menyatakan tetap meyakini transaksi ini “akan menimbulkan kerugian bagi para penulis dan industri secara keseluruhan.” Serikat pekerja tersebut mengaku terpaksa menyelesaikan gugatannya sendiri karena sebagai organisasi nirlaba, mereka tidak memiliki cukup dana untuk melawan merger secara mandiri tanpa dukungan pemerintah.
Sebagai bagian dari penyelesaian dengan WGA, studio menyetujui pembayaran US$17,5 juta ke dana kesehatan WGA, menanggung biaya hukum, serta melarang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap penulis di CBS News Broadcast selama lima tahun.
Aturan Ketat Produk Film dan Perlindungan Tenaga Kerja
Bonta menjelaskan bahwa penyelesaian ini dirancang untuk memicu pertumbuhan produksi film di AS. Untuk mencegah studio memenuhi kuota tahunan dengan konten berbiaya rendah atau konten otomatis, Bonta menekankan adanya aturan ketat yang melarang penggunaan film berbasis kecerdasan buatan (AI-generated).
Pemerintah menginginkan kepastian hadirnya “film-film nyata dan kuat” yang mampu menggerakkan roda ekonomi serta membuka kembali lapangan kerja. Apabila Paramount gagal memenuhi kuota produksi tahunan, studio tersebut akan dipaksa menjual 49% sahamnya di Miramax.
“Divestasi adalah bagian dari solusi kami untuk ketiga pasar,” kata Bonta. Ia berargumen bahwa kesepakatan ini mengubah potensi “kemunduran drastis pada produksi domestik menjadi peningkatan yang sangat besar,” yang berujung pada bertambahnya jumlah film, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi.
Di bawah syarat awal kesepakatan, Paramount wajib memastikan 20% dari seluruh produksi film dilakukan di AS pada dua tahun pertama, yang kemudian meningkat hingga di atas 30% pada tiga tahun berikutnya.
Meskipun aksi merger umumnya memicu tumpang tindih struktur korporasi dan pengurangan tenaga kerja, Bonta meyakini kesepakatan ini justru akan menjadi pencipta lapangan kerja. Ia mengartikulasikan bahwa aktivitas ekonomi yang dihasilkan akan mencapai “minimal US$300 juta hingga US$1,5 miliar lebih banyak untuk produksi film dan TV di negara kita.”
Bonta juga mengklarifikasi janji Ellison sebelumnya untuk mempertahankan markas besar perusahaan hasil merger di California tidak tercantum dalam dokumen hukum. “Itu bukan bagian dari kesepakatan,” tegas Bonta.
Guna memastikan seluruh ketentuan yang tersisa dipatuhi, Paramount telah menyetujui penunjukan pengawas independen untuk memantau kepatuhan perusahaan secara berkelanjutan. Koalisi hukum ini dipimpin oleh California bersama para jaksa agung dari Arizona, Colorado, dan New Jersey. (BBC/Z-2)