KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyiapkan langkah-langkah strategis guna menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto terkait program pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi. Sebagai bagian dari kajian mendalam, kementerian telah merampungkan penghitungan kebutuhan pembiayaan agar kebijakan tersebut dapat dirancang secara terukur dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).
Ia menuturkan bahwa arahan kepala negara ditindaklanjuti secara serius dengan mengkaji kebutuhan standar pembiayaan per mahasiswa di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi,” ujar Brian.
Penghitungan komprehensif tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah guna memetakan kebutuhan anggaran sekaligus mengeksplorasi berbagai kemungkinan skema penerapan kebijakan pendidikan tinggi gratis di Tanah Air.
Dalam proses persiapannya, Kemdiktisaintek saat ini tengah memetakan kondisi riil di masing-masing PTN, mencakup kalkulasi kebutuhan operasional kampus serta total jumlah mahasiswa aktif.
Seluruh hasil pemetaan dan penghitungan anggaran ini nantinya akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo sebagai bahan pertimbangan strategis dalam menentukan skema serta tahapan implementasi kebijakan di lapangan.
Menurut Menteri Brian, pemerintah membuka peluang untuk melihat kemungkinan penerapan kebijakan secara menyeluruh apabila seluruh prasyarat anggaran memungkinkan untuk langsung dieksekusi. Namun, jika ditemukan adanya penyesuaian yang diperlukan, pemerintah telah menyiapkan skenario penerapan secara bertahap.
“Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN. Barangkali tentu juga kita akan melihat penahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan,” jelasnya.
Langkah strategis ini ditempuh agar kebijakan perluasan akses pendidikan tinggi tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan mahasiswa semata, melainkan juga tetap menjamin aspek mutu dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di seluruh PTN.
Seiring dengan pengkajian program kuliah gratis, Kemdiktisaintek juga terus mengevaluasi berbagai instrumen dukungan finansial yang telah berjalan saat ini, termasuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Berbagai opsi dikaji secara cermat untuk memastikan masyarakat dari kelompok ekonomi rentan atau tidak mampu tetap memiliki kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan tinggi.
Brian memaparkan bahwa saat ini dukungan negara bagi mahasiswa kurang mampu telah berjalan melalui beragam skema afirmasi. Tercatat kelompok mahasiswa dari desil satu hingga empat di PTN telah mendapatkan alokasi beasiswa. Bahkan, persentase mahasiswa penerima afirmasi dengan kontribusi biaya pendidikan sangat rendah hingga tanpa biaya (gratis) telah mencapai lebih dari 28 persen di lingkungan PTN.
Dengan pematangan data yang berbasis kebutuhan riil kampus, jumlah mahasiswa, serta kemampuan fiskal negara, Kemdiktisaintek berharap implementasi kebijakan pendidikan tinggi negeri gratis dapat direalisasikan secara matang dan tepat sasaran. (P-4)