KETUA Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta jajaran pengurus PPP Aceh segera memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.
Pesan itu disampaikan Mardiono setelah melantik pengurus DPW PPP Aceh dan DPC PPP se-Aceh periode 2026-2031 di Ballroom Anggun, Muraya Hotel Aceh, Banda Aceh, Sabtu (19/9) malam kemarin. Pelantikan tersebut mencakup kepengurusan PPP di 23 kabupaten/kota di Aceh.
Menurut Mardiono, kepengurusan baru tidak memiliki banyak waktu untuk berhenti pada agenda seremonial. Sejumlah agenda organisasi harus segera dijalankan, termasuk persiapan pendataan dan penjaringan calon menjelang Pemilu 2029.
“Selamat bekerja dan menjalankan tugas-tugas agenda kepartaian. Yang terdekat di 2027 adalah awal dan persiapan menghadapi pemilu,” kata Mardiono, Minggu (20/9).
Persiapan menghadapi Pemilu 2029 memang menjadi salah satu agenda kepengurusan baru PPP Aceh. Selain penguatan struktur dan pembinaan kader, jajaran PPP Aceh juga mulai mempersiapkan pemetaan politik serta penjaringan bakal calon anggota legislatif.
Namun, Mardiono mengingatkan konsolidasi partai tidak semata-mata berorientasi pada agenda elektoral. Menurut dia, pengurus dan kader juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh kader tetap menjadikan nilai keimanan dan ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan amanah organisasi.
“Dunia ini hanya sementara, tetapi dunia harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, jangan pernah meninggalkan keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Pesan khusus disampaikan Mardiono kepada kader PPP yang memperoleh mandat sebagai wakil rakyat. Dia meminta mereka tidak berjarak dengan masyarakat dan aktif mendengarkan persoalan yang dihadapi warga.
“Terutama kader yang ada di fraksi, yang mendapatkan mandat atau amanah dari rakyat, senantiasa hadir di tengah rakyat dan memberikan solusi,” tegasnya.
Mardiono juga meminta kader PPP berperan menjaga kebersamaan di tengah masyarakat. Dukungan terhadap program pemerintah, kata dia, perlu diberikan terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
“Peran serta kader adalah memupuk masyarakat untuk hidup bersama-sama, bersatu padu, serta mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi,” katanya.
Pelantikan kepengurusan periode 2026-2031 menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi PPP Aceh yang telah berjalan selama hampir tiga bulan. Struktur kepengurusan partai telah dibentuk hingga DPC di 23 kabupaten/kota.
Dengan mengusung tema Memperkuat Pengabdian Mewujudkan Aceh yang Islami, Maju, dan Bermartabat, kepengurusan baru PPP Aceh selanjutnya menghadapi dua agenda yang berjalan beriringan: memperkuat struktur menuju Pemilu 2029 dan meningkatkan aktivitas kader di tengah masyarakat. (Z-10)