PEMERINTAH Iran secara resmi menetapkan tujuh persyaratan yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat (AS) sebagai prasyarat mutlak untuk memulai kembali perundingan terkait konflik regional dan gangguan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaee.
Rezaee mengungkapkan bahwa daftar persyaratan tersebut telah disampaikan kepada Washington melalui jalur perantara. “Iran telah mengajukan tujuh syarat kepada pemerintah AS untuk memulai perundingan apa pun. Jika AS ingin keluar dari kesulitan yang mereka ciptakan sendiri, tidak ada pilihan lain selain menerima syarat-syarat dari Iran,” tegas Rezaee kepada kantor berita Tasnim, Minggu (20/9).
Eskalasi Militer dan Ancaman Nuklir
Meskipun daftar lengkap tujuh persyaratan tersebut belum dipublikasikan secara resmi, Teheran sebelumnya konsisten menuntut pencabutan sanksi ekonomi dan penghentian tekanan militer. Rezaee memperingatkan bahwa Iran telah mempersiapkan diri menghadapi “perang yang menentukan” dan mengklaim telah mengidentifikasi kelemahan militer AS, termasuk melakukan uji coba rudal antikapal di sekitar kapal induk Amerika.
Selain aspek militer, Iran juga memberikan peringatan keras terkait program nuklirnya. Teheran mempertimbangkan kemungkinan untuk keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sebagai respons atas tindakan AS dan Israel. Saat ini, hubungan Iran dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) berada pada titik terendah setelah Dewan Gubernur IAEA merujuk masalah ketidakpatuhan nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB bulan ini.
- Selat Hormuz: Jalur strategis energi dunia yang saat ini aktivitas pelayarannya masih terganggu dan berada di bawah kendali izin Iran.
- Konflik Yaman: Kelompok Houthi yang didukung Iran menguasai posisi strategis di Selat Bab al-Mandab dan pesisir Laut Merah.
- Ekonomi Global: Harga minyak dunia bertahan di level US$100 per barel, memicu kenaikan harga BBM di AS menjelang pemilihan paruh waktu November.
Serangan Houthi ke Fasilitas Aramco
Situasi semakin kompleks dengan meluasnya serangan kelompok Houthi ke wilayah kedaulatan Arab Saudi. Pada Sabtu (19/9), Houthi mengeklaim telah menyerang situs sensitif di Riyadh serta fasilitas minyak milik Saudi Aramco di Yanbu menggunakan rudal dan drone. Yanbu merupakan pusat ekspor minyak vital di Laut Merah yang menjadi jalur alternatif Saudi untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz.
| Indikator Konflik | Status Terkini |
|---|---|
| Harga Minyak Dunia | ≥ US$100 per Barel |
| Posisi AS (Trump) | Menolak serangan ofensif langsung ke Houthi |
| Jalur Logistik | Selat Hormuz & Bab al-Mandab terganggu |
| Doktrin Nuklir Iran | Masih berpegang pada fatwa pelarangan senjata nuklir |
Di Washington, pemerintahan Donald Trump menghadapi dilema besar. Meskipun memberikan dukungan intelijen kepada Riyadh, AS dilaporkan menolak permintaan Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk melakukan serangan militer langsung terhadap Houthi. Di sisi lain, pejabat AS dikabarkan telah bertemu perwakilan Houthi di Oman untuk memastikan komitmen gencatan senjata tahun 2025 dan keamanan kapal-kapal Amerika di kawasan tersebut.
Hingga saat ini, kebuntuan diplomasi antara Teheran dan Washington terus berlanjut. Keberhasilan perundingan di masa depan sangat bergantung pada kesediaan Amerika Serikat untuk mempertimbangkan tujuh syarat yang diajukan oleh Iran di tengah tekanan ekonomi global akibat tingginya harga energi. (Fer/I-1)