RATUSAN orang warga mendatangi Posko Pengaduan Desil yang dibuka di DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Jakarta. Mereka mengeluhkan penetapan kategori desil yang tidak sesuai realita ekonomi sehingga membuat warga kurang mampu tersingkir dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah.
Berbagai elemen masyarakat mulai dari pengemudi ojek online (ojol), ibu rumah tangga, buruh cuci, hingga pengamen jalanan memadati lokasi.
Mayoritas mengadukan nasib karena tercatat dalam kategori Desil 5 hingga 8 yang masuk kelompok berpenghasilan menengah ke atas, padahal kondisi ekonomi mereka tergolong rentan.
Tri Handayani, seorang ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai pengemudi ojol, mengungkapkan kekecewaannya atas sistem pendataan yang dinilai tidak masuk akal.
“Pekerjaan suami saya hanya ojol. Penghasilan suami saya kurang lebih 1- 2 juta rupiah perbulan, Desil saya 6, pemerintah ini sangat tidak masuk akal,” ujar Tri di Posko Pengaduan Desil, Minggu (20/9).
Keluhan senada disampaikan Endang Agustini. Ia terkejut saat mengetahui keluarganya dikategorikan ke dalam Desil 6, padahal sang suami hanya menggantungkan hidup sebagai pengamen jalanan.
“Bagaimana ceritanya ini bisa terjadi, pemerintah menetapkan saya tergolong masuk ke dalam desil tinggi, Pendataan ini sungguh mengenaskan,” ucap Endang.
Kondisi tak jauh beda dialami seorang warga Cakung Barat yang enggan disebutkan namanya. Sebagai janda yang bekerja sebagai buruh cuci musiman untuk menghidupi satu anak, ia justru terdata pada Desil 8.
“Ini adalah kegagalan pemerintah yang tidak bisa saya terima, sebab saya hanya seorang janda yang tidak punya gaji tetap, kerja kuli cuci, yang kadang dapat, kadang juga tidak, tapi saya masuk ke desil 8,” ucapnya.
Sementara itu, Anto, seorang pengemudi ojol yang terdata di Desil 6, mengaku kerap gagal setiap kali mengajukan Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia mengaku telah berulang kali mengurus masalah tersebut ke kelurahan setempat, namun tidak membuahkan hasil lantaran tidak pernah ada verifikasi lapangan secara langsung.
“Berdasarkan keterangan kelurahan, desil ditentukan oleh sistem. Saya juga tidak pernah disurvei dari pihak mana pun. Harapan saya datang ke posko ini agar desil saya bisa turun dan mendapatkan program pemerintah yang semestinya,” ucap Anto bersama puluhan ojol lainnya.
Menanggapi gelombang aduan tersebut, Ketua Umum Pospera Mustar BV Manurung menegaskan adanya kekeliruan fatal dalam sistem pendataan pemerintah.
Menurutnya, penetapan desil saat ini justru merugikan masyarakat lapisan bawah. “Desil menjadi musuh rakyat kecil, kenapa, karena orang kecil disulap menjadi orang kaya, dan sebaliknya,” kata Mustar di hadapan 500 orang yang mengadukan desil di posko pengaduan.
Ia juga menyentil kinerja lembaga pendata yang dinilainya tidak objektif dalam menilai kondisi riil masyarakat di lapangan. “Karena pemerintah tidak jujur, pemerintah salah memoteret, mengidetnitfakasi, meihat realita masyarakat. Rumahnya kayak kandang ayam, dicatat oleh bps desilnya 10,” tandasnya. (P-2)