PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas akan menyampaikan pidato pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 melalui rekaman video setelah Amerika Serikat (AS) tidak menerbitkan visa untuk kehadirannya secara langsung.
Keputusan tersebut diambil Majelis Umum PBB melalui resolusi yang memungkinkan pernyataan Abbas diputar di ruang sidang saat debat umum. Resolusi itu disahkan dengan dukungan 152 negara, sedangkan 3 negara menolak dan 4 negara abstain, berdasarkan laporan RIA Novosti pada Kamis (17/9).
Dalam resolusi tersebut, Majelis Umum menetapkan bahwa pernyataan Presiden Palestina yang telah direkam sebelumnya dapat diputar selama debat umum, dengan terlebih dahulu diperkenalkan oleh perwakilan Palestina yang hadir secara fisik di ruang sidang.
Keputusan itu diambil setelah Departemen Luar Negeri AS mengumumkan perpanjangan sanksi terhadap kepemimpinan Palestina. Kebijakan tersebut membuat Abbas kembali tidak dapat memperoleh visa untuk menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan telah memberi tahu Kongres bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Nasional Palestina (PNA) dinilai tidak memenuhi sejumlah kewajiban terhadap AS. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah AS untuk mengambil tindakan terhadap kepemimpinan Palestina.
Majelis Umum PBB dalam resolusinya juga menyampaikan penyesalan atas keputusan AS yang menolak penerbitan visa bagi perwakilan Palestina.
Dengan mekanisme yang disepakati tersebut, Abbas tetap dapat menyampaikan pernyataan dalam rangkaian debat umum sesi ke-80 meski tidak hadir secara langsung di markas PBB di New York. (Ant/E-4)