PAKAR hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan terdapat alasan yang masuk akal untuk memercayai bahwa Amerika Serikat telah melakukan kejahatan perang dalam dua serangan rudal di Iran. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 177 warga sipil.
Berdasarkan laporan terbaru dari Misi Pencari Fakta Independen Internasional PBB untuk Iran, serangan rudal pada bulan Februari yang menghantam sebuah sekolah dasar di Minab dan kompleks olahraga di Lamerd dikategorikan sebagai serangan tanpa membedakan sasaran (indiscriminate attack). Serangan ini terbukti merenggut nyawa warga sipil serta menghancurkan infrastruktur non-militer.
Pemerintah AS sebelumnya membantah melakukan serangan di Lamerd dan menyatakan masih menyelidiki insiden di Minab. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi pihak Washington tidak memberikan kredibilitas terhadap temuan laporan PBB tersebut.
Di saat yang sama, para pakar PBB juga menemukan bahwa otoritas Iran telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama penindakan keras terhadap protes massa anti-pemerintah pada bulan Januari. Pembunuhan oleh pasukan keamanan Iran dilaporkan terjadi dalam skala yang sangat besar di seluruh 31 provinsi.
“Warga sipil di Iran terjebak di antara pelanggaran berat hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah mereka sendiri, serta konflik mematikan negara itu dengan Amerika Serikat dan Israel,” tegas misi pencari fakta tersebut dalam pernyataan resminya.
Dalam penelusurannya, tim ahli menyelidiki dua insiden paling mematikan. Pada 28 Februari, rudal Tomahawk menghantam Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di kota Minab dan menewaskan 156 orang, termasuk 120 anak-anak. Meski sekolah tersebut berdekatan dengan kompleks angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), tim PBB menegaskan bahwa sekolah tersebut teridentifikasi dengan jelas dan tidak digunakan untuk tujuan militer. Tim menyimpulkan rudal Tomahawk, yang hanya dimiliki oleh AS dalam konflik ini, memang ditargetkan ke lokasi tersebut dan bukan hasil dari kesalahan arah.
Mengenai insiden di Minab, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan bahwa militer AS “tidak akan pernah menargetkan sasaran sipil.”
Pada hari yang sama, penggunaan Precision Strike Missiles (PrSM) di kompleks olahraga dan kawasan pemukiman Lamerd menewaskan 21 warga sipil, termasuk tujuh anak-anak. Tim PBB kembali menemukan indikasi kuat keterlibatan AS karena penggunaan jenis rudal PrSM tersebut, meskipun militer AS membantah melakukan operasi di Lamerd pada hari itu.
Selain menyoroti tindakan AS, laporan PBB turut mengupas penindakan brutal otoritas Iran terhadap gelombang protes massa yang berlangsung sejak Desember 2025 hingga Januari 2026. Penindakan tersebut diwarnai penggunaan senjata api mematikan secara meluas, penembakan dari atap gedung, serangan terhadap fasilitas kesehatan, hingga penangkapan massal yang berujung pada penyiksaan dan eksekusi mati sedikitnya 29 demonstran.
Laporan PBB menyebutkan ada alasan kuat bahwa korban jiwa jauh lebih tinggi dari angka resmi pemerintah Iran sebanyak 3.000 orang. Lembaga Human Rights Activists News Agency (Hrana) bahkan mengonfirmasi lebih dari 7.000 orang tewas, yang sebagian besar merupakan pengunjuk rasa. Tim ahli PBB menyimpulkan bahwa tindakan keras otoritas Iran ini memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan secara sistematis terhadap populasi sipil. (BBc/Z-2)