REALISASI belanja pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2026 mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan total nilai mencapai Rp1.791,5 triliun. Capaian ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa program-program pemerintah telah terealisasi dengan baik dan belanja negara semakin produktif di lapangan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total realisasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp912,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun. Secara persentase, belanja K/L mengalami pertumbuhan pesat sebesar 33 persen, sementara belanja non-K/L tumbuh 25 persen.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa percepatan belanja K/L menunjukkan aktivitas pemerintah dan proyek-proyek strategis berjalan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun ini lebih cepat belanja kementerian dan lembaga itu. Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah, berjalan di lapangan tumbuh 33 persen. Ini adalah suatu kinerja yang baik,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Jumat (18/9).
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan alokasi APBN yang telah disetujui agar tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi segera diterjemahkan menjadi program, pelayanan, dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rincian Belanja K/L dan Non-K/L
Realisasi belanja K/L sebesar Rp912,4 triliun mencakup berbagai komponen strategis. Suahasil merinci pertumbuhan pada masing-masing sektor sebagai berikut:
- Belanja Pegawai: Tumbuh sehat sebesar 21,7 persen.
- Belanja Barang: Mengalami lonjakan signifikan sebesar 67,5 persen.
- Belanja Modal: Mencapai 56,3 persen terhadap target APBN 2026.
- Belanja Bantuan Sosial (Bansos): Tumbuh 3,4 persen.
Di sisi lain, belanja non-K/L yang mencapai Rp879,1 triliun dialokasikan untuk pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi energi. Pemerintah memastikan dukungan terhadap daya beli masyarakat tetap terjaga melalui penyaluran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) serta listrik.
Hingga Agustus 2026, realisasi subsidi dan pembayaran kompensasi tercatat sebesar Rp331,4 triliun yang telah disalurkan kepada PLN dan Pertamina. Suahasil menyebutkan bahwa sistem pembayaran kini dilakukan secara lebih rutin.
“Pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan, dan subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina,” pungkasnya.
Catatan Redaksi: Akselerasi belanja modal dan barang yang tumbuh tinggi menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi melalui proyek infrastruktur dan pengadaan yang produktif sepanjang tahun berjalan 2026. (I-2)