ISTILAH madani yang mulai mengemuka di kalangan cendekiawan muslim pada abad ke-20 bukanlah sebuah istilah yang sama sekali baru. Istilah itu sejatinya telah dikenal sejak lama. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam Muqaddimah karya Ibn Khaldun melalui ungkapan al-insaan madaniyyun bi al-thab‘i, yang menunjukkan bahwa manusia secara kodrati merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat dan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara individual. Dalam konteks pemikiran Ibn Khaldun, istilah madani di situ berkaitan dengan pengertian ‘umraan, yang memiliki makna kehidupan. Gagasan tersebut, menurut penulis, memiliki kemiripan dengan pernyataan Aristoteles yang masyhur, the human is a political animal, yang menegaskan bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang hidup dalam kehidupan sosial dan politik.
Pada akhir Agustus 2026, di Jakarta diselenggarakan sebuah pertemuan para cendekiawan muslim Malaysia-Indonesia. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda tahunan yang diinisiasi Prof M Din Syamsuddin selaku Chairman Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Dato’ Seri Anwar Ibrahim selaku perdana menteri Malaysia, yang kemudian mengamanahkan pelaksanaannya kepada Menteri Agama Malaysia Zulkifli bin Hasan.
Dengan berangkat dari pertemuan tersebut, penulis akan mengkaji gagasan dan hasil pemikiran yang dihasilkan para cendekiawan muslim Malaysia-Indonesia dalam forum tersebut. Kajian ini juga diarahkan untuk melihat bagaimana gagasan madani berkembang dan dikonstruksikan di kalangan cendekiawan muslim Malaysia-Indonesia, sekaligus merefleksikan apa yang menjadi tujuan atau goals dari kegiatan tersebut.
FESTIVAL ISTIQLAL, MALAYSIA MADANI, DAN PARAMADINA
Kalau kita boleh flashback ke 1995, Masjid Istiqlal mengadakan sebuah festival besar yang menghadirkan tokoh-tokoh muslim tingkat nasional dan mancanegara, salah satu yang hadir ialah Anwar Ibrahim sosok aktivis Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), sebuah organisasi kepemudaan muslim.
Pada kesempatan tersebut, Anwar Ibrahim memberikan sebuah pidato yang pada isi pidatonya memopulerkan sebuah gagasan yang kita kenal dengan nama madani. Selain Anwar, Nurcholish Madjid memopulerkan gagasan masyarakat madani pada 1980-an.
Gagasan masyarakat madani atau negara madani kemudian menjadi tagline kampanye yang pada akhirnya menjadi sebuah visi pemerintahan Anwar Ibrahim yang dikenal dengan Malaysia Madani yang merupakan akronim dari ‘kemapanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, dan ihsan’.
Menariknya, menurut John L Esposito dalam tulisannya yang dimuat di majalah Frontier dengan judul ‘Anwar Ibrahim: Reformist Islam and the Ethics of Governance in a Postcolonial State’ (25 Desember 2026, hlm 57), penggunaan istilah madani oleh Anwar Ibrahim bukan sekadar slogan teknokratis ataupun artefak budaya, melainkan juga sebuah proyek normatif. Bagi Anwar, konsep madani berupaya menempatkan Islam bukan sebagai instrumen kontrol negara, melainkan sebagai sumber pertimbangan etis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan publik.
Di Indonesia, gagasan madani yang juga dikembangkan sosok sahabat karib Anwar Ibrahim yang merupakan sosok cendekiawan muslim Indonesia, Nurcholish Madjid atau yang akrab dipanggil Cak Nur. Ia mentransformasikan gagasan madani ke bentuk institusi pendidikan yang saat ini kita kenal dengan nama Universitas Paramadina. Paramadina awalnya ialah sebuah klub kajian agama Paramadina yang kemudian berkembang menjadi Yayasan Wakaf dan Universitas Paramadina.
Pandangan Cak Nur tentang masyarakat madani atau civil society itulah yang menginspirasi penamaan Paramadina. Nama ‘paramadina’ dapat dibentuk dengan dua cara: (1) dari kata par (Lat: setara, serasi, atau sejiwa) dan madina (Ar: kota/peradaban). Menariknya, kampus itu membuka sebuah program studi Islam madani.
NEGARA MADANI DAN CITA-CITA KEBANGKITAN PERADABAN ISLAM MELAYU
Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah dan kebudayaan yang relatif sama. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan istilah ‘negara serumpun’ begitu melekat pada kedua negara tersebut. Menariknya, hubungan di antara dua negeri serumpun itu tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama; terkadang berlangsung baik, tetapi pada kesempatan lain juga diwarnai berbagai persoalan. Meskipun demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk mempererat dan memperbaiki hubungan di antara kedua negara.
Forum Madani Malindo menjadi salah satu wadah yang mempertemukan para cendekiawan muslim Malaysia dan Indonesia sebagai bagian dari upaya tersebut. Forum itu merupakan salah satu program kerja Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), sebuah institusi yang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia, serta Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) sebagai mitra utama yang mewakili cendekiawan muslim Indonesia. Hal yang menarik dari forum itu ialah sebagian pesertanya merupakan cendekiawan yang sekaligus pernah atau sedang memangku jabatan strategis dalam pemerintahan, seperti menteri, anggota DPR, hingga mantan wakil presiden. Kehadiran mereka menunjukkan forum itu tidak hanya mempertemukan kalangan akademisi dan intelektual, tetapi juga menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman langsung dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Madani Malindo hadir sebagai ruang untuk mendiskusikan berbagai problematika yang dihadapi umat Islam di Malaysia dan Indonesia. Forum itu juga menjadi wadah untuk membahas konsep madani sebagai sebuah gagasan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sekaligus melihat relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan kontemporer.
Dalam suatu kesempatan, Din Syamsuddin mengajak para peserta untuk bersama-sama membangun sebuah negara atau masyarakat yang berbasis madani. Dari gagasan tersebut, muncul tagline ‘Negara madani cita-cita bersama’. Din juga menyeru agar Indonesia dan Malaysia dapat bahu-membahu menjalankan tugas keumatan untuk membangun sebuah peradaban baru yang lahir dari Asia Tenggara dan berasaskan nilai-nilai keislaman. Baginya, Timur Tengah dan belahan dunia Islam lainnya yang pada masa lalu pernah menjadi pusat peradaban Islam telah menyelesaikan tugas historis mereka. Oleh karena itu, menurutnya, sudah saatnya masyarakat muslim Malaysia dan Indonesia mengambil peran dalam membangun dan melanjutkan peradaban Islam dari kawasan Asia Tenggara.
Pandangan tersebut menarik mengingat Asia Tenggara sering kali ditempatkan hanya sebagai wilayah periferal dalam sejarah peradaban Islam. Padahal, Malaysia dan Indonesia memiliki populasi muslim yang besar serta sejarah panjang perkembangan Islam yang dapat ditelusuri melalui berbagai pusat kekuasaan dan peradaban, seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, Aceh, Mataram Islam, dan berbagai kerajaan Islam lainnya. Pusat-pusat peradaban tersebut telah meninggalkan beragam warisan, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, seperti tradisi intelektual, kebudayaan, pendidikan, dan kehidupan sosial-keagamaan. Dengan demikian, Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia, memiliki modal sejarah dan kebudayaan yang kuat untuk turut memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Islam.
Namun, di tengah cita-cita besar tersebut, muncul pertanyaan: apakah cita-cita mulia untuk membangun negara madani dan melahirkan kebangkitan peradaban Islam dari Asia Tenggara tersebut dapat direalisasikan dalam kondisi Malaysia dan Indonesia saat ini?
AKANKAH GAGASAN INI MENJADI SEBUAH KENYATAAN?
Mungkin kita bisa meniru pengalaman Anwar Ibrahim yang menjadikan gagasan madani hadir di ruang nyata. Namun, apakah gagasan yang sudah berpuluh-puluh tahun dibahas dan dikaji itu pada akhirnya bisa mewujudkan Malaysia dan Indonesia sebagai episentrum peradaban Islam di Asia, bahkan dunia?
Cita-cita mendirikan peradaban Islam memang menjadi sebuah cita-cita keumatan. Sebagaimana kita ketahui bersama, umat ini sedang dalam keterpurukan. Terlebih, kondisi dunia yang sedang tidak jelas dan multipolar ini mengakibatkan banyaknya peperangan dan ketidakstabilan dari berbagai sektor yang ada. Karena itu, bukan sebuah kemustahilan akan muncul sebuah harapan besar untuk mendirikan sebuah peradaban islami atau peradaban yang madani yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Madinah yang dianggap sebagai masyarakat yang ideal.
Karena itu, beberapa negara muslim mulai mengampanyekan diri sebagai negara yang akan membangkitkan peradaban baru yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman atau peradaban yang membawa slogan Islam. Contoh saja Iran, Turki, bahkan Saudi, seolah-olah berlomba-lomba sebagai bagian dari bangsa yang akan membawa kejayaan Islam.
Perlu bagi kita untuk melihat pengalaman Hizbut Tahrir yang dari berdirinya hingga saat ini ingin mendirikan sebuah dawlah islamiyah yang bersatu di bawah khalifah yang sesuai dengan manhaj kenabian. Begitu juga dengan Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) yang membawa slogan dawlah islamiyah dengan cara-cara kekerasan dan niradab, seolah-olah dengan cara tersebut Islam akan bangkit menjadi sebuah peradaban besar yang mampu melawan hegemoni musuh. Namun, kedua pengalaman tersebut hingga saat ini terbukti gagal. Yang satu hanya bersuara lantang dengan menggelar pawai atau penyebaran selebaran dan narasi, yang satunya terlihat aplikatif, tetapi caranya tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.
Dengan demikian, dalam hal ini, penting bagi kalangan cendekiawan muslim dan pemangku pemerintahan harus berpikir keras dan bekerja sama bagaimana mewujudkan cita-cita mulia itu. Tentu, bagi penulis, pemaknaan memadanikan negara di sini bukanlah bermakna pendirian sebuah negara Islam, melainkan menjadikan sebuah negara atau masyarakat yang beradab, berilmu, berbudaya, bekerja sama, dan toleran yang merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang diharapkan mampu menjadi sebuah peradaban Islam yang besar.
Negara madani sebagai sebuah cita-cita pada akhirnya diharapkan mampu mendirikan sebuah tamadun, peradaban yang benar-benar beradab, haruslah merangkul semua kalangan. Karena mendirikan peradaban yang madani memang betul-betul hadir untuk semua kalangan, hal tersebut juga perlu dukungan dari berbagai kalangan tanpa memandang agama, suku, partai politik, bahkan profesi. Karena cita-cita yang besar harus hadir untuk semua kalangan, cita-cita itu bukanlah cita-cita yang terkesan politis yang hanya memihak atau merangkul satu golongan ataupun hanya berputar pada tataran teologis dan filosofis yang pada akhirnya akan membawa gagasan itu ke jebakan utopis.