KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan pemanggilan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tergantung kebutuhan penyidik.
“Ya, itu tergantung kebutuhan penyidikan ke depan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9) malam.
Taufik mengungkapkan bahwa pihaknya meyakini empat dari delapan orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
Dugaan itu, kata Taufik didasarkan dari keterangan maupun barang bukti yang telah diperoleh lembaga antirasuah.
“Kami dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti elektronik yang diamankan oleh penyelidik,” ucap dia.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek Senin (14/9), KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) perusahaan swasta di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pada Selasa (15/9), KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Para tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur perusahaan swasta Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara.
Lalu, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Ant/H-4)