Indonesia menyerukan komitmen kolektif untuk mewujudkan keadilan ekologis global dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-negara Anggota BRICS yang berlangsung di New Delhi, India, Selasa (18/8). Seruan ini menjadi penegasan posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan iklim global yang kian mendesak.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam sidang pleno tingkat tinggi. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 negara anggota BRICS.
Ketimpangan Tanggung Jawab Global
Dalam pidatonya, Jumhur menyoroti adanya ketimpangan tanggung jawab dalam penanganan polusi dan perubahan iklim. Ia mengkritik sejumlah negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang dinilai justru mundur dari tanggung jawab kolektif.
“Padahal, struktur ekonomi negara-negara tersebut masih menjadi penyumbang terbesar emisi global,” tegas Jumhur.
Indonesia menekankan bahwa perlindungan ekosistem dan ketahanan iklim harus menjadi prioritas utama. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia berada di garis depan ancaman iklim. Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrem.
“Adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita,” imbuhnya.
Peta Jalan Ketahanan Iklim 2026-2030
Sebagai langkah konkret, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan untuk membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, sekaligus menjadi fondasi dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
Selain kebijakan formal, Indonesia juga mempromosikan pentingnya kearifan lokal dalam memperkuat ketahanan iklim di forum internasional tersebut. Beberapa praktik tradisional yang dipaparkan meliputi:
- Subak di Bali: Sistem irigasi tradisional untuk pengelolaan air terpadu.
- Sasi Lompa di Maluku: Instrumen adat untuk konservasi sumber daya laut.
- Awig-Awig: Hukum adat masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Kekayaan Keanekaragaman Hayati
Di hadapan para menteri BRICS, Indonesia juga memaparkan posisi strategisnya sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati dunia. Indonesia tercatat memiliki lebih dari 300 ribu spesies, yang mencakup 9,7% tumbuhan berbunga dunia, 14% mamalia, dan 18% burung global.
Lebih lanjut, posisi Indonesia di kawasan Segitiga Karang menjadikannya pilar ekosistem laut dunia dengan menopang:
- 23% hutan mangrove dunia.
- 16% spesies ikan laut global.
- 10% terumbu karang dunia.
Melalui forum BRICS ini, Indonesia menegaskan kembali pentingnya tata kelola lingkungan global yang lebih representatif dan berkeadilan. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan kebijakan pemerintah, dukungan sains, kearifan lokal, serta perlindungan ketat terhadap keanekaragaman hayati. (E-3)