MENJELANG perayaan ke-81 kemerdekaan Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kondisi terbaru masyarakat Indonesia. Menurut data BPS, jumlah penganggur terbuka Mei 2026 turun menjadi 7,22 juta orang (4,65%). Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 menyusut menjadi 22,93 juta orang, atau 8,07% dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan September 2025, jumlah penduduk miskin berkurang 430 ribu orang, sedangkan jika dibandingkan dengan Maret 2025 berkurang 920 ribu orang.
Keberhasilan pemerintah menurunkan kemiskinan pada 2026 ini menjadi tingkat kemiskinan terendah dalam lebih dari satu dekade, melanjutkan tren penurunan sejak pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain jumlah penduduk miskin yang menurun, kualitas kemiskinan juga dilaporkan membaik. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) turun menjadi 1,268 dari 1,290 pada September 2025, sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) turun menjadi 0,291 dari 0,303.
Menurut BPS, penurunan kemiskinan terjadi karena didorong pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan, meningkatnya konsumsi rumah tangga, tambahan sekitar 1,9 juta lapangan kerja sepanjang Februari 2025-Februari 2026, serta penyaluran bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah. Dalam batas-batas tertentu, pertumbuhan ekonomi diklaim telah berhasil menciptakan lapangan kerja, menurunkan pengangguran, meningkatkan pendapatan pekerja, dan mengurangi kemiskinan.
Namun, BPS juga melaporkan tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk yang dihitung melalui rasio gini pada Maret 2026 sebesar 0,368, atau naik 0,005 poin jika dibandingkan dengan pada periode September 2025. Sementara itu, rasio gini di perdesaan naik 0,004 poin dan di perkotaan naik 0,001 poin. Jadi, meskipun pemerintah mengeklaim ekonomi tumbuh di atas 5% dan jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi di balik itu yang terjadi sesungguhnya ialah peningkatan ketimpangan sosial. Kue ekonomi sering kali hanya dinikmati kelas menengah atas. Itulah realitas yang masih mewarnai perayaan kemerdekaan Indonesia hingga kini.
PARADOKS
Dalam setiap perayaan kemerdekaan pada Agustus, pidato kenegaraan yang dibacakan biasanya memaparkan deretan keberhasilan pembangunan dan kemajuan pertumbuhan ekonomi yang diklaim membaik. Setiap Agustus, kita bisa menyaksikan bagaimana berbagai sudut kota senantiasa diwarnai kibaran bendera merah putih dan ramai diselenggarakan berbagai lomba 17-an yang riuh, terutama lomba panjat pinang yang disaksikan tawa warga. Pendek kata, orang-orang seolah lupa dengan apa yang dialami karena mereka larut dalam perayaan yang menggembirakan.
Perayaan kemerdekaan selalu menjadi momen sakral sekaligus menggembirakan. Namun, di balik kemeriahan pesta nasional itu, ada realitas lain yang sering kali terabaikan: kemiskinan struktural yang masih menghantui dan jurang kesenjangan sosial yang kian menganga. Memang, kalau dibandingkan dengan masa penjajahan, tentu apa yang dirasakan rakyat Indonesia saat ini jauh lebih baik. Namun, kemerdekaan yang sejati sesungguhnya bukan sekadar rakyat bebas dari cengkeraman penjajah asing atau berkibarnya bendera di tiang-tiang tertinggi.
Hakikat kemerdekaan ialah ketika setiap warga negara memiliki jaminan atas penghidupan yang layak, akses kesehatan yang adil, serta perlindungan sosial yang memadai. Ketika jutaan rakyat masih bergulat dengan tekanan kebutuhan hidup sehari-hari, harga beras yang melambung, menjadi pengangguran karena sulit mendapatkan pekerjaan layak, dan terperangkap utang pinjaman online ilegal, klaim-klaim tentang kemajuan ekonomi dan keberhasilan nasional rasa-rasanya masih jauh dari kenyataan.
Bisa dibayangkan, bagaimana perasan rakyat miskin ketika peserta BPJS yang seharusnya memiliki hak untuk dilayani dengan baik justru menjadi korban perundungan? Bagaimana mungkin rakyat dapat tersenyum ketika tanah-tanah yang mereka tempati puluhan tahun dirampas untuk kepentingan pembangunan? Ketika sektor informal dan kehadiran kaum migran di kota lebih dianggap sebagai gangguan daripada dipahami sebagai korban, lantas apa yang mereka syukuri dari perayaan kemerdekaan yang tampak meriah penuh tawa?
Walaupun banyak kemajuan telah bisa dicapai, objektif harus diakui masih Indonesia hingga saat ini masih dibayang-bayangi paradoks kesejahteraan. Bagi sebagian besar elite dan masyarakat kelas menengah ke atas, perayaan kemerdekaan memang mereka syukuri dan rayakan sebagai berkah kemajuan. Di berbagai daerah, pembangunan infrastruktur megah, industrialisasi yang masif, pembangunan jalan tol baru, dan digitalisasi dalam berbagai sendi kehidupan ialah capaian yang mereka nikmati. Akan tetapi, bagi keluarga miskin di kantong-kantong marginal—baik di perkotaan kumuh maupun di daerah perdesaan yang tertinggal—kemerdekaan sesungguhnya masih menjadi impian. Sebagai warga negara mereka telah merdeka, tetapi sebagai masyarakat miskin mereka masih menderita.
BPS dari tahun ke tahun sering menunjukkan angka kemiskinan memang mengalami penurunan secara statistik. Namun, garis kemiskinan yang dipatok sering kali tidak mencerminkan biaya hidup riil saat ini. Banyak kelompok rentan yang berada tepat di atas garis kemiskinan, yang sewaktu-waktu bisa jatuh miskin kembali hanya karena guncangan kecil, seperti ketika mereka menjadi korban PHK, gagal panen, atau biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit parah. Artinya, masyarakat yang secara statistik tidak terkategori miskin, tetapi mereka sesungguhnya masuk kelompok near poor yang sewaktu-waktu turun status menjadi orang miskin baru.
Presiden Prabowo Subianto ketika mengundang para rektor dan guru besar di Jakarta awal tahun lalu memperlihatkan data yang berbeda dengan data BPS. Menurut Prabowo, pada 2017 jumlah penduduk miskin tercatat 46,1%, sementara pada 2024 justru naik menjadi 49,5%. Jumlah kelas menengah 2017 tercatat 22,1%, pada 2024 justru turun menjadi 17,4%. Prabowo juga menambahkan bahwa kekayaan 10 keluarga terkaya di Indonesia pada 2017 ke 2024 naik 153%. Itu ialah paradoks Indonesia.
Kelompok masyarakat menengah dan mapan diakui Prabowo hanya 17,01%, atau 47,89 juta. Artinya, lebih dari 240 juta penduduk Indonesia masih dalam kategori belum sejahtera. Mereka masih termasuk menuju kesejahtera, rentan miskin, miskin, dan sangat miskin. Prabowo menyatakan kategori menuju sejahtera sebetulnya ialah bentuk eufemisme kata karena di balik itu yang terjadi ialah cara kita memperhalus realitas karena menuju sejahtera artinya belum sejahtera. Itu kata lain mereka masih miskin. Demikian pernyataan Prabowo dalam forum pertemuan dengan para rektor dan guru besar di Istana Negara.
MOMENTUM
Perayaan kemerdekaan yang kita peringati setiap 17 Agustus ialah sebuah momentum. Itu bukan sekadar sebagai pengingat sejarah perjuangan masa lalu, melainkan sekaligus juga momentum untuk melakukan introspeksi dan menakar kembali rute pembangunan yang selama ini kita tempuh. Di balik pesta kemerdekaan, kita perlu memberi ruang bagi nurani para elite politik di Tanah Air untuk melihat sebagian rakyat yang tidak ikut berpesta karena masih didera kemiskinan, kesakitan, kurang gizi, dan perut yang lapar.
Dalam sila kelima Pancasila, dengan jelas disebutkan bahwa keadilan sosial wajib diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bukanlah sekadar retorika dalam dokumen kenegaraan. Sila kelima Pancasila itu ialah janji moral sekaligus konstitusional para pendiri Republik ini yang seharusnya diimplementasikan para pemimpin bangsa yang sudah merdeka 81 tahun ini. Merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa dibarengi dengan kesediaan mengevaluasi ketimpangan sosial ialah bentuk pengabaian terhadap esensi kemerdekaan itu sendiri.
Kemerdekaan hanya akan menjadi pesta rakyat, dan bukan sekadar perayaan negara, ketika kemiskinan tidak lagi menghantui rakyat Indonesia dan senyum keadilan tersurat di wajah setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi orangtua mereka. Di sanalah makna hakiki kemerdekaan terwujud, yakni pada saat negara benar-benar hadir melindungi yang lemah dan meratakan jalan bagi yang tertinggal. Negara yang membiarkan ketimpangan terus terjadi sesungguhnya ialah bentuk pengkhianatan terhadap semangat perjuangan para pendiri Republik tercinta ini.