PASUKAN Israel pada Kamis (13/8) bergerak menindak kelompok pemukim radikal yang mengepung warga Palestina di Qusra, dekat Nablus. Langkah ini diambil di tengah kecaman keras yang tidak biasa dari Amerika Serikat, bahkan saat Israel di sisi lain meresmikan kembali suatu permukiman simbolis di wilayah Tepi Barat.
Sejak Minggu, para pemukim di Qusra memblokade rumah-rumah warga Palestina, termasuk satu rumah milik warga negara AS. Penduduk melaporkan bahwa mereka terputus dari akses makanan dan pasokan kebutuhan dasar lainnya akibat pengepungan tersebut.
Militer Israel menyatakan telah mengirim pasukan ke area tersebut semalam dan membongkar dua pos terdepan (outpost) ilegal serta menahan satu warga Israel. Pasukan tetap disiagakan di lokasi untuk melindungi penduduk dan menjaga keamanan, menurut pernyataan resmi militer.
Meskipun tenda dan selimut mereka disita oleh tentara, saksi mata menyebutkan para pemukim masih bertahan di atas bebatuan di bukit terdekat. “Sejauh ini, belum ada yang bisa menyalurkan makanan dan pasokan kepada kami karena area tersebut ditutup sepenuhnya oleh tentara,” ujar Aisha Hassan, salah satu warga yang terjebak di dalam rumah yang dikepung.
Kecaman Keras Duta Besar AS
Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia permukiman, mengeluarkan pernyataan tajam dengan menyebut pengepungan tersebut sebagai, “Perilaku preman yang tidak bisa dimaafkan.”
“Tindakan mereka yang melakukan aksi teror mengerikan ini, yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan melecehkan keluarga ini, sangat menjijikkan,” tulis Huckabee melalui platform X. Ia menambahkan bahwa intervensi militer Israel dilakukan atas permintaan Amerika Serikat.
Kecaman ini dinilai sangat mencolok mengingat latar belakang Huckabee sebagai pendeta evangelis yang secara historis mendukung klaim permukiman Yahudi di Tepi Barat dan menolak gagasan negara Palestina.
Kontradiksi Kebijakan di Ganim
Di saat militer menindak pemukim di Qusra, sejumlah pejabat tinggi Israel, termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz, justru merayakan pembukaan kembali permukiman Ganim di utara Tepi Barat pada hari yang sama.
Permukiman Ganim sebelumnya dibongkar lebih dari 20 tahun lalu sebagai bagian dari rencana penarikan diri (disengagement plan) pemerintah Israel saat itu untuk mengurangi gesekan di wilayah padat penduduk Palestina. “Di sini, ini Tanah Israel. Di sini, kita akan tinggal selamanya,” tegas Katz dalam upacara peresmian tersebut.
Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan lampu hijau untuk membangun kembali Ganim guna menarik basis pendukung sayap kanan menjelang pemilu 27 Oktober mendatang, yang menurut jajak pendapat akan berlangsung sangat ketat.
Kritik dari Oposisi dan PBB
Gadi Eisenkot, penantang utama Netanyahu dalam pemilu mendatang, menyebut peristiwa di Qusra sebagai bukti kegagalan dan kelemahan pemerintah. “Menghadapi anarki dan pelanggaran hukum oleh minoritas radikal, pemerintah membiarkan komandan IDF berjuang sendirian,” tulisnya.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB di wilayah pendudukan Palestina juga mendesak otoritas Israel untuk segera bertindak tegas. PBB menyatakan bahwa tindakan kriminal pemukim, yang sering kali didukung atau dibiarkan oleh Israel sebagai kekuatan pendudukan, bertujuan memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka.
Uni Eropa melalui juru bicara kebijakan luar negeri Anitta Hipper turut menyerukan agar Israel mengambil tindakan nyata untuk mencegah kekerasan pemukim. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dilaporkan meningkat drastis. (AFP/I-2)