RMIT University Australia bersama BINUS University resmi meluncurkan inisiatif penguatan pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia, Kamis (13/8/2026).
Inisiatif ini dirancang untuk mendorong pemanfaatan fungsi pengadaan sebagai instrumen strategis dalam transisi ekonomi hijau dan pengembangan rantai pasok ramah lingkungan.
Langkah ini menyikapi besarnya nilai pengadaan barang dan jasa nasional. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total Rencana Umum Pengadaan (RUP) kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada 2025 saja mencapai Rp1.193,6 triliun.
Di sisi lain, Indonesia memiliki lebih dari 64 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyerap 97 persen tenaga kerja. Dengan skala tersebut, keputusan pembelian dan standar vendor dipandang memiliki daya ungkit besar bagi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Director Indonesia RMIT University, Tantia Dian Permata Indah, menegaskan bahwa fungsi pengadaan tidak bisa lagi hanya dianggap sebagai kegiatan administratif internal semata.
“Ketika belanja pengadaan pemerintah melibatkan lebih dari seribu triliun rupiah, fungsi procurement tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai urusan administratif di belakang layar. RMIT membantu para pengambil keputusan di Indonesia memanfaatkan data dan AI secara bertanggung jawab agar keputusan transaksi lebih transparan, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Tantia dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).
Pengukuran Transparansi Vendor dan Pemanfaatan AI
Melalui kemitraan RMIT Southeast Asia Hub dan BINUS Center of Excellence in Sustainability, kolaborasi ini memperkenalkan Sustainable Procurement Disclosure Index. Indeks yang dirancang peneliti rantai pasok RMIT tersebut berfungsi membantu korporasi dan lembaga pemerintah mengukur keterbukaan serta dampak ekologis dari praktik pengadaan mereka.
Pemanfaatan AI juga diperkenalkan untuk membantu evaluasi vendor, mitigasi risiko rantai pasok, serta otomatisasi pelaporan keberlanjutan (ESG compliance) dengan tetap mengedepankan kontrol akuntabilitas manusia.
Langkah ini turut mendukung peta jalan ekonomi sirkular Kementerian PPN/Bappenas di lima sektor prioritas: makanan-minuman, tekstil, konstruksi, elektronik, dan perdagangan eceran. Penerapan ekonomi sirkular secara konsisten diperkirakan mampu menambah Rp593–638 triliun pada PDB nasional serta menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga 2030.
Konversi Komitmen ESG Menjadi Praktik Riil
Sementara itu, Ketua BINUS Center of Excellence in Sustainability, Prof. Yanthi Rumbina Ianova Hutagaol, menyatakan bahwa perpaduan kepakaran internasional dan pemahaman regulasi domestik menjadi kunci penguatan ekosistem vendor lokal.
“Dengan memadukan riset internasional RMIT dan pemahaman BINUS terhadap regulasi serta ekosistem vendor di Indonesia, kolaborasi ini membantu organisasi bergerak dari komitmen ESG menuju praktik procurement yang nyata dan terukur,” tutur Yanthi. (H-2)