POPULASI gajah sumatra (Elephas maximus sumatrensis) terus menghadapi ancaman serius akibat penyusutan dan fragmentasi habitat, konflik dengan manusia, hingga perburuan liar.
Pakar Konservasi IPB University, Prof Burhanuddin, mengatakan populasi gajah sumatra dalam tiga generasi diperkirakan telah menurun lebih dari 70%. Saat ini, populasi satwa tersebut diperkirakan hanya tersisa sekitar 900–1.350 individu, turun dari sekitar 2.400–2.800 individu pada 2007.
“Laju penurunan populasi gajah sumatra dalam tiga generasi ini diperkirakan lebih dari 70 persen. Wilayah sebarannya pun semakin terbatas,” ujar Prof Burhanuddin, Kamis (13/8).
Menurut dia, habitat gajah sumatra kini diperkirakan hanya tersisa sekitar 22 kantong habitat yang terisolasi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Ancaman tersebut kembali terlihat setelah seekor gajah sumatra ditemukan mati di kawasan perkebunan sawit di Kabupaten Aceh Tamiang pada 9 Agustus 2026.
Burhanuddin menjelaskan perubahan dan fragmentasi habitat menjadi persoalan paling serius bagi keberlangsungan populasi gajah. Pembangunan infrastruktur, jalan raya, serta alih fungsi hutan menjadi perkebunan, permukiman, dan pertambangan tidak hanya mengurangi luas habitat, tetapi juga memutus koridor pergerakan satwa.
“Gajah memiliki pola pergerakan yang tetap dan reguler di dalam wilayah jelajahnya. Ketika habitat dan wilayah jelajah tersebut berubah menjadi perkebunan, permukiman, pertambangan, atau jalan raya, pergerakan gajah akhirnya berbenturan dengan aktivitas manusia dan memicu konflik,” jelasnya.
Dalam 10 tahun terakhir, World Wide Fund for Nature (WWF) melaporkan sedikitnya 55 individu gajah sumatra ditemukan mati akibat konflik dengan manusia dan perburuan.
Fragmentasi habitat juga berpotensi mengganggu interaksi dan perkawinan antarkelompok gajah. Kondisi tersebut dapat mengurangi aliran genetik dan meningkatkan risiko inbreeding atau perkawinan sekerabat.
Karena itu, Burhanuddin menilai perlindungan gajah tidak dapat hanya dilakukan di kawasan konservasi. Perlindungan juga harus mencakup habitat dan koridor yang bersinggungan dengan aktivitas masyarakat.
Menurut dia, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan menjadi langkah penting untuk memperkuat konservasi lintas sektor.
“Konservasi gajah merupakan tanggung jawab multipihak karena persoalan yang dihadapi berkaitan dengan fungsi ruang dan ekosistem yang bersifat multidimensi,” katanya.
Selain perlindungan habitat, masyarakat juga perlu dilibatkan melalui penyadartahuan, penguatan kapasitas, dan mitigasi konflik. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penggunaan pagar listrik ramah satwa dan patroli.
Penegakan hukum terhadap perburuan serta perdagangan ilegal gading juga perlu diperkuat. Pada saat yang sama, masyarakat yang terlibat dalam perburuan perlu mendapat pendampingan dan alternatif sumber ekonomi.
Pendekatan berbasis agama juga pernah dikaji mahasiswa Program Studi Doktor Konservasi Biodiversitas Tropika IPB University di Riau. Kajian tersebut menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.
Fatwa tersebut menekankan larangan dan hukum haram terhadap perburuan ilegal satwa yang dilindungi. Sementara itu, penelitian mahasiswa KVT lainnya di Aceh menunjukkan pendekatan untuk mengurangi konflik melalui pengaturan jenis tanaman perkebunan. Tanaman yang kurang disukai gajah dapat ditempatkan di bagian terluar perkebunan yang berbatasan dengan habitat atau koridor gajah.
“Konservasi gajah tidak dapat hanya mengandalkan perlindungan satwanya. Perlindungan habitat, penguatan masyarakat, mitigasi konflik, dan penegakan hukum harus berjalan secara terpadu agar keberadaan gajah sumatra dapat terus dipertahankan,” pungkasnya. (Ata/P-3)