KOMNAS Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pejabat publik paham akan pentingnya perspektif gender yang adil dan setara dalam setiap kebijakan ataupun komunikasi publik. Itu disampaikan merespons pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) agar Koordinator Wilayah BGN Surabaya diganti dengan laki-laki. Alasannya karena pekerjaan itu dianggap berat.
“Serta memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin dan berkontribusi di berbagai bidang tanpa dibatasi oleh stereotip gender,” ujar Anggota Komnas Perempuan Daden Sukendar di Jakarta, Rabu (12/8).
“Pernyataan semacam ini tidak semestinya dipandang sekadar sebagai candaan atau salah ucap, karena mereproduksi stereotip gender bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih sesuai untuk pekerjaan berat, sementara perempuan dianggap lebih lemah dan cocok ditempatkan pada pekerjaan yang ringan,” sambung dia.
Pernyataan Mentan, dinilai berpotensi menormalisasi pandangan bahwa kapasitas dan kelayakan seseorang dalam pekerjaan didasarkan pada jenis kelamin, bukan kompetensi atau kinerja.
Ia menyinggung gender leadership yang mana konstruksi kepemimpinan masih dilekatkan pada karakter maskulin, seperti kuat, tegas, tahan tekanan, dan mampu menghadapi pekerjaan berat.
“Ini dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam menduduki dan menjalankan posisi kepemimpinan,” kata Daden.
Ia mendorong apabila ada evaluasi pekerjaan seharusnya dilakukan berdasarkan indikator dan bukti yang objektif, bukan jenis kelamin. (Ant/H-4)