KOMITMEN memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu sosial di Indonesia memasuki babak baru. Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) resmi melantik kepengurusan periode 2026–2030 sekaligus menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Nasional, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Program Studi Magister Sosiologi Fisip Universitas Nasional ini menjadi momentum konsolidasi nasional bagi program studi sosiologi dari berbagai perguruan tinggi untuk memperkuat kontribusi akademik dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Tyas Retno Wulan dari Universitas Jenderal Soedirman resmi dilantik sebagai Ketua Umum APSSI periode 2026–2030 setelah terpilih dalam Kongres APSSI-V di Bali pada 24 Juni 2026. Ia didampingi Idham Irwansyah Idrus dari Universitas Negeri Makassar sebagai Sekretaris Umum bersama 62 pengurus dari berbagai program studi sosiologi di Indonesia.
Kepengurusan baru APSSI membawa agenda strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan sosiologi sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam memperkuat kualitas akademik, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan daya saing perguruan tinggi.
Melalui agenda tersebut, APSSI akan mendorong implementasi kurikulum Outcome Based Education (OBE), penguatan sistem penjaminan mutu, peningkatan kapasitas dosen dan pengelola program studi, implementasi Kampus Berdampak, hingga memperluas kolaborasi antarkampus dalam menjawab berbagai isu sosial kontemporer, seperti transformasi digital, ketimpangan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.
Pelantikan kepengurusan juga diikuti pengukuhan Dewan Pakar APSSI yang dipimpin Prof Arif Satria bersama 24 guru besar dari berbagai bidang kepakaran sosiologi. Selain itu, APSSI turut melantik Dewan Pengawas yang diketuai Harmona Daulay.
Ketua Umum APSSI Tyas Retno Wulan mengatakan kepengurusan baru tidak hanya bertugas mengembangkan disiplin ilmu sosiologi, tetapi juga memastikan keilmuan tersebut mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi bangsa.
“Melalui pelantikan ini, APSSI bukan hanya memperpanjang pengabdian kami dalam membangun disiplin sosiologi yang kuat, tetapi juga menegaskan peran aktif kami dalam menjawab tantangan sosial yang kompleks dan dinamis dengan pendekatan ilmiah yang bertanggung jawab,” ujar Tyas.
Ia menegaskan sinergitas dengan Dewan Pakar akan memberikan pemikiran strategis, ide inovatif, dan pertimbangan ilmiah secara objektif untuk mendukung program kerja serta kebijakan Pengurus APSSI, serta mengawal arah pengembangan ilmu sosiologi di Indonesia agar senantiasa relevan terhadap dinamika sosial, tantangan zaman, dan pembangunan bangsa.
“Selain itu, kehadiran Dewan Pengawas akan mendorong kami, pengurus APSSI, untuk senantiasa menjaga integritas dan independensi, serta menjaga marwah akademik dengan penuh tanggung jawab,” ujar Tyas.
Ke depan, tambah Tyas, APSSI akan memperkuat jejaring nasional dan internasional, memperluas riset kolaboratif, serta meningkatkan pelatihan dan workshop bagi dosen maupun mahasiswa. “Langkah ini kami harapkan mampu menjembatani kebutuhan antara pengembangan ilmu sosiologi, penyusunan kebijakan publik, dan kebutuhan masyarakat, sekaligus melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan rekayasa sosial (social engineering),” paparnya.
Bagi Program Studi Magister Sosiologi Fisip Universitas Nasional, kepercayaan menjadi tuan rumah pelantikan dan Rakernas APSSI semakin mempertegas perannya sebagai salah satu pusat kolaborasi sosiologi nasional.
Kehadiran puluhan pengurus APSSI, 24 guru besar, serta Dewan Pakar membuka peluang penguatan riset bersama, kuliah tamu, pembimbingan lintas perguruan tinggi, hingga pengembangan kurikulum yang selaras dengan arah kebijakan peningkatan mutu pendidikan tinggi.(H-2)