PENELITI Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai ancaman kekeringan pada 2026 ini terhadap ketahanan pangan nasional harus diwaspadai dan dimitigasi dampaknya.
Pasalnya, kekeringan ini diprediksi lebih lama dan terjadi di sebagian besar pulau Jawa di mana banyak sentra produksi utama beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang merah, sayuran, tebu, dan lain. Wilayah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah Sumatra dan Kalimantan.
Eliza mengatakan dampak kekeringan ini bisa terkendali tergantung bauran kebijakan yang dilakukan. “Saat ini kita punya CBP (cadangan beras pemerintah) yang tinggi sekitar 5,2–5,4 juta ton dan perbaikan infrastruktur air yang sudah berjalan meski belum masif. Dibandingkan El Nino dulu 2023, CBP kita cuma sekitar 1,5jt ton beras makanya jadi impor beras,” ujar Eliza saat dihubungi, Selasa (4/8).
Menurutnya, risiko terbesar terletak pada penurunan produktivitas di lahan tadah hujan dan irigasi sekunder di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Hal itu bisa menekan pasokan lokal, menaikkan biaya produksi, dan mendorong inflasi pangan jika tidak dimitigasi dengan menjamin ketersediaan air dan penyesuaian pola tanam.
“Jika El Nino dan IOD positif memperpanjang tekanan hingga awal 2027, tekanan pada stok dan APBN akan meningkat, tetapi sistem pangan nasional saat ini setidaknya punya bantalan yang lebih kuat dibanding episode 2015 atau 2023,” ungkapnya.
Eliza menjelaskan bahwa sebetulnya mekanisme transmisi kekeringan ke ketahanan pangan berawal dari penurunan curah hujan dan ketersediaan air irigasi. Hal itu bisa menekan produktivitas terutama padi yang sangat membutuhnya banyak air. “Tanaman lain juga membutuhkan air tapi tidak sebanyak padi,” jelasnya.
Biasanya, lanjut Eliza, untuk mengatasi kekeringan, dilakukan pompanisasi yang akan menambah biaya produksi karena harus membeli solar. Luas lahan yang ditanami pun jadi berkurang karena memperhitungkan ketersedian air.
“Karena luas panen berkurang, biaya produksi yang meningkat ini bisa mengerek harga gabah. Meski harga gabah tinggi tetapi bagi petani untungnya tidak begitu besar karena biaya produksinya juga meningkat. Ini bisa menekan pendapatan riil rumah tangga petani,” paparnya.
Kemudian penurunan pasokan lokal memicu kenaikan harga di tingkat produsen dan konsumen, terutama untuk komoditas inelastis seperti beras, cabai, dan bawang. Lalu rantai pasok terganggu diperparah ada spekulasi ini memperkuat volatilitas.
Menurut Eliza, inflasi pangan yang tidak terkendali ini akan semakin menekan daya beli rumah tangga miskin dan rentan, yang mana proporsi pengeluaran pangannya tinggi.
“Kalau sudah begitu tekanan ini dapat meningkatkan kebutuhan subsidi, bantuan sosial, dan jika stok menipis terpaksa jd impor, yang membebani APBN dan neraca perdagangan. Itu gambaran jika tidak diantisipasi dampak kekeringannya,” jelasnya.
Dalam jangka pendek, katanya, di tingkat hulu (produksi) perlu optimalisasi distribusi air irigasi dan operasi waduk, penyesuaian pola tanam dan penyediaan benih tahan kekeringan, bantuan sarana produksi tepat sasaran, serta aktivasi asuransi pertanian.
Sementara di hilirnya perlu optimalisasi CBP untuk operasi pasar dan bantuan pangan, didukung pemanfaatan data BMKG real-time untuk keputusan lokal. “Jangka menengahnya perlu modernisasi revitalisasi irigasi, perluasan asuransi indeks cuaca, penguatan sistem peringatan dini dan diversifikasi tanaman di petani agar mereka dapat income tambahan,” katanya.
Adapun untuk jangka panjang Indonesia perlu investasi besar pada efisiensi air dengan menerapkan precision agriculture, R&D, dan adopsi varietas tahan kekeringan skala nasional. Kemudian integrasi climate risk ke dalam perencanaan tata ruang dan APBN serta penguatan cadangan pangan multi-komoditas termasuk pangan lokal. Tujuannyaagar daerah lebih resilien dan tidak bergantung pada satu komoditas saja.
“Kekeringan saat ini menguji seberapa resilien pertanian kita. Trade-off saat ini adalah antara belanja darurat untuk meredakan gejala atau investasi di infrastuktur yang mengurangi frekuensi krisis di masa depan,” ujar Eliza.
“Sistem pangan kita saat ini lebih siap menghadapi kekeringan sedang, tetapi belum cukup tangguh menghadapi kekeringan ekstrem berulang yang semakin mungkin akibat perubahan iklim,” pungkasnya. (Ifa/P-3)