RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) XXV Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) yang diselenggarakan di Jakarta pada 30–31 Juli 2026 menghasilkan serangkaian rekomendasi strategis untuk mempercepat realisasi investasi nasional. Berangkat dari pengalaman para pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia, Rakernas menyimpulkan bahwa tantangan terbesar investasi Indonesia saat ini bukan lagi menarik minat investor, melainkan memastikan investasi yang telah berkomitmen benar-benar terwujud dalam pembangunan pabrik, kegiatan produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan struktur industri nasional.
Rakernas XXV HKI dibuka oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita serta dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kehadiran para pengambil kebijakan tersebut menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri merupakan agenda strategis nasional yang memerlukan sinergi lintas sektor.
Dalam arahannya, Agus menegaskan bahwa kawasan industri harus menjadi motor transformasi industri nasional melalui percepatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja. HKI menilai arah kebijakan tersebut sudah tepat. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya berlangsung lebih cepat melalui penyelesaian berbagai bottleneck yang selama ini masih menghambat daya saing investasi Indonesia.
Sebagai tindak lanjut atas hasil Rakernas tersebut, HKI telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memohon kesempatan memaparkan secara langsung berbagai rekomendasi yang telah dirumuskan. HKI meyakini bahwa pengalaman praktis para pengelola kawasan industri yang setiap hari berinteraksi dengan investor dapat menjadi masukan yang implementatif untuk mempercepat industrialisasi nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan investasi global yang semakin kompetitif.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, mengatakan Indonesia sesungguhnya memiliki hampir seluruh modal untuk menjadi salah satu tujuan investasi paling kompetitif di kawasan Asia. Pasar domestik yang besar, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta komitmen pemerintah terhadap agenda hilirisasi merupakan kekuatan yang sangat besar.
Namun, seluruh keunggulan tersebut hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila ditopang oleh kepastian regulasi, kecepatan pelayanan, dan kemampuan untuk secara konsisten mengatasi berbagai hambatan investasi.
“Indonesia tidak kekurangan investor. Kami melihat langsung bagaimana investor datang, memilih lokasi, memulai proses investasi, bahkan banyak di antaranya menjadi bagian dari ekosistem industri yang tumbuh di kawasan-kawasan yang kami kelola. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana minat investasi itu dapat segera berubah menjadi pembangunan pabrik, kegiatan produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, kami berharap dapat menyampaikan langsung kepada Presiden berbagai rekomendasi yang lahir dari pengalaman nyata para pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia,” ujar Ma’ruf dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Senin (3/8).
Menurut Ma’ruf, pola pengambilan keputusan investor global telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Investor tidak lagi hanya membandingkan ukuran pasar atau melimpahnya sumber daya alam suatu negara. Mereka juga menilai kecepatan memperoleh kepastian berusaha, kesiapan lahan, keandalan pasokan listrik dan gas, kualitas infrastruktur logistik, konsistensi regulasi, serta kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ketika investasi mulai berjalan.
“Investor tidak melihat persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga. Investor melihat Indonesia sebagai tujuan investasi. Karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara terpadu sebagai satu sistem yang memberikan kepastian, kecepatan, dan konsistensi,” katanya.
HKI menilai pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Indonesia Incorporated yang menjadi salah satu arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dalam perspektif dunia usaha, Indonesia Incorporated bukan sekadar memperkuat koordinasi antarkementerian, tetapi juga memastikan seluruh institusi pemerintah bekerja sebagai satu kesatuan yang mampu memberikan kepastian kepada investor sejak tahap perencanaan hingga proyek memasuki masa produksi.
Bagi investor, lanjut dia, keberhasilan suatu negara tidak diukur dari banyaknya institusi yang terlibat dalam proses perizinan, melainkan dari seberapa cepat sebuah proyek dapat dibangun dan mulai beroperasi. Investor tidak membedakan apakah hambatan berasal dari persoalan tata ruang, lingkungan hidup, energi, pertanahan, atau infrastruktur.
Berdasarkan hasil pembahasan Rakernas, sejumlah persoalan yang paling sering dihadapi investor meliputi sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, proses perizinan yang masih memerlukan koordinasi lintas instansi, kepastian penyediaan listrik dan gas industri, proses persetujuan lingkungan hidup, pembangunan konektivitas menuju pelabuhan, jalan tol, dan jaringan kereta api, hingga efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pengalaman para anggota HKI sebagai pengelola kawasan sekaligus pelaku industri memberikan perspektif yang lebih utuh terhadap persoalan tersebut. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan kawasan industri, tetapi juga pada peningkatan produktivitas industri manufaktur, efisiensi rantai pasok, daya saing ekspor, dan kemudahan berusaha secara menyeluruh.
“Setiap investasi yang tertunda bukan hanya berarti tertundanya pembangunan pabrik. Yang ikut tertunda adalah lapangan kerja, ekspor, transfer teknologi, pertumbuhan usaha lokal, serta penerimaan negara. Karena itu, persoalan investasi harus dipandang sebagai persoalan strategis nasional yang memerlukan penyelesaian secara terpadu,” tegas Ma’ruf.
HKI mengingatkan bahwa persaingan untuk menarik investasi global kini semakin ketat. Berbagai negara berlomba memangkas waktu perizinan, meningkatkan kepastian regulasi, menyediakan energi yang kompetitif, serta memperkuat dukungan infrastruktur. Dalam situasi tersebut, setiap keterlambatan dalam penyelesaian hambatan investasi berpotensi meningkatkan risiko proyek berpindah ke negara lain.
Karena itu, rekomendasi hasil Rakernas XXV HKI tidak disusun sebagai daftar persoalan maupun sebagai kritik terhadap pemerintah. Seluruh rekomendasi dirancang sebagai paket solusi yang dapat segera ditindaklanjuti, meliputi harmonisasi regulasi, percepatan penyelesaian perizinan, penguatan kepastian tata ruang dan pertanahan, peningkatan keandalan pasokan listrik dan gas industri, penyederhanaan koordinasi lintas kementerian, peningkatan konektivitas kawasan industri, serta penguatan kelembagaan yang mampu mengatasi hambatan investasi secara cepat, terpadu, dan berorientasi pada penyelesaian.
“Kami tidak datang membawa keluhan. Kami datang dengan diagnosis berdasarkan pengalaman di lapangan, sekaligus membawa rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian yang dapat segera dilaksanakan. HKI ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan investasi yang sudah masuk benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Ma’ruf.
HKI juga menegaskan bahwa percepatan investasi harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola lingkungan hidup. Kepastian prosedur, konsistensi regulasi, dan koordinasi antarlembaga akan memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur konektivitas, penyediaan energi yang andal, serta pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan harus menjadi satu kesatuan strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
“Rakernas ini tidak boleh berhenti menjadi forum organisasi. Hasilnya harus menjadi kontribusi nyata bagi negara. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan investasi dunia. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian bersama untuk menuntaskan berbagai bottleneck agar peluang tersebut benar-benar terwujud menjadi pabrik yang beroperasi, tenaga kerja yang terserap, ekspor yang meningkat, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ma’ruf. (E-4)