PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dan menyaksikan pelaksanaan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7). Kegiatan yang menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah itu akan melibatkan 62.000 debitur dari seluruh Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Kamis (30/7), mengatakan akad massal tersebut digelar secara hibrida dengan melibatkan 200 debitur yang hadir langsung di Batang dan 61.800 debitur lainnya mengikuti secara daring dari 36 provinsi.
“Akad massal tersebut akan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan 62.000 debitur, terdiri dari 200 debitur yang hadir langsung di Batang serta 61.800 debitur mengikuti secara daring dari 36 provinsi,” kata Prasetyo.
Pelaksanaan akad massal ini menjadi rangkaian ketiga yang dihadiri Presiden Prabowo setelah sebelumnya berlangsung di Cileungsi, Bogor, pada 29 September 2025 dan di Serang, Banten, pada 20 Desember 2025. Kegiatan tersebut sekaligus menandai bahwa rumah-rumah yang telah dibangun melalui program FLPP sudah siap dimiliki dan dihuni masyarakat.
Menurut Prasetyo, melalui program FLPP pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan berbagai kemudahan. Fasilitas tersebut meliputi suku bunga rendah yang tetap hingga akhir tenor, uang muka ringan, serta cicilan yang terjangkau.
“Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mengurangi kesenjangan kebutuhan (backlog) perumahan serta menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, serta berkelanjutan bagi keluarga Indonesia,” ujarnya.
Hingga Juli 2026, sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat pembiayaan FLPP. Dari jumlah tersebut, tingkat keterhunian rumah tercatat mencapai 93,35 persen.
Dalam pelaksanaan akad massal di Batang, Prabowo dijadwalkan memberikan sambutan dan arahan, memimpin seremoni akad kredit massal, menyerahkan simbolis kunci rumah kepada 10 debitur MBR dari berbagai profesi, serta berdialog secara daring dengan perwakilan debitur di Aceh, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.
Pemerintah menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni penandatanganan akad kredit, melainkan bukti bahwa pembangunan rumah telah mencapai tahap siap huni dan siap dimiliki masyarakat.
Kehadiran Prabowo juga menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam mempercepat pengurangan kesenjangan kepemilikan rumah melalui kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah, FLPP menjadi instrumen utama pemerintah dalam membantu MBR memiliki rumah dengan skema pembiayaan bersuku bunga rendah, bunga tetap hingga akhir masa kredit, uang muka ringan, dan cicilan yang terjangkau.
Pada 2026, skema dana bergulir FLPP didukung alokasi DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal Rp1,6 triliun.
Pemerintah juga menargetkan perluasan program FLPP seiring masih besarnya kebutuhan hunian nasional. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkirakan backlog perumahan mencapai 9,9 juta unit. Untuk itu, kuota FLPP tahun 2026 ditingkatkan menjadi 350.000 unit dengan alokasi anggaran sekitar Rp35 triliun.
Akad massal 62.000 unit di Batang diharapkan menjadi akselerator penyerapan kuota tersebut, termasuk melalui perluasan akses KPR bagi pekerja sektor informal. Salah satu upayanya dilakukan lewat kerja sama BP Tapera dengan PT GoTo untuk mempermudah akses program perumahan bagi mitra pengemudi ojek online.
(P-4)