Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat peran sebagai pemimpin pengelolaan hutan lestari di kawasan melalui partisipasi dalam The 21st ASEAN Working Group on Forest Management (AWG-FM) yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja. Melalui forum tersebut, pemerintah mendorong kolaborasi regional untuk menjaga hutan tropis, mempercepat aksi iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan sektor kehutanan diarahkan menjadi salah satu pilar pembangunan nasional yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kerja sama ASEAN, Indonesia ingin memperkuat kolaborasi regional untuk menjaga hutan tropis, mempercepat aksi iklim, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Rabu.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memaparkan sejumlah capaian pengelolaan hutan, mulai dari pembaruan statistik kehutanan nasional, pengembangan sistem pemantauan hutan berbasis teknologi, penerapan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions), hingga penguatan kerja sama regional guna mempercepat implementasi Sustainable Forest Management (SFM) di kawasan ASEAN.
Ketua Delegasi Indonesia, Ristianto Pribadi, menjelaskan transformasi sektor kehutanan terus diarahkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Saat ini Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 123,9 juta hektare, dengan sekitar 67 juta hektare di antaranya merupakan hutan produksi yang dikelola melalui tata kelola yang semakin modern, transparan, dan akuntabel.
Selain menyoroti pengelolaan hutan, Indonesia juga memperkuat kepemimpinannya dalam konservasi mangrove dengan mendorong pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat kolaborasi internasional untuk konservasi dan rehabilitasi mangrove.
Ristianto mengatakan inisiatif tersebut merupakan bagian dari diplomasi kehutanan Indonesia yang bertujuan menghadirkan solusi atas tantangan lingkungan global sekaligus mempererat kerja sama antarnegara ASEAN.
Menurutnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya menjadikan Indonesia tidak hanya berhasil mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, tetapi juga aktif berbagi pengalaman, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi bagi kawasan maupun dunia.
Dalam forum itu, Indonesia menegaskan mangrove memiliki peran strategis dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan wilayah pesisir, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, ekosistem mangrove di ASEAN masih menghadapi ancaman berupa deforestasi, alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan pencemaran sehingga membutuhkan penguatan kerja sama regional.
Delegasi Indonesia juga mengingatkan bahwa pembentukan ASEAN Mangrove Network (AMNet) di Surabaya pada 2014 menjadi tonggak penting kerja sama pengelolaan mangrove di kawasan. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memaparkan capaian AMNet fase pertama, seperti pengembangan sistem informasi mangrove ASEAN, model silvofishery, lokakarya regional, hingga penyusunan ASEAN Strategy on Sustainable Mangrove Ecosystem Management 2025–2030 beserta pedoman implementasinya.
Indonesia juga mendukung pelaksanaan AMNet fase kedua yang difokuskan pada peningkatan pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas negara anggota, pengembangan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat, serta mendukung implementasi ASEAN One Billion Trees Growing Initiative (OBTGI).
Sebagai bagian dari kepemimpinan global, Indonesia memperkenalkan World Mangrove Center yang akan memanfaatkan Mangrove Information Center (MIC) Bali sebagai pusat operasional. WMC dirancang menjadi wadah kolaborasi pemerintah, akademisi, organisasi internasional, lembaga pembiayaan, sektor swasta, dan masyarakat dalam mempercepat konservasi mangrove secara lebih terukur dan berdampak.
Ke depan, pemerintah juga akan terus mendorong pengakuan internasional terhadap World Mangrove Center melalui berbagai forum global, termasuk COP30, UNFF21, dan APEC, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola mangrove dunia yang lebih kolaboratif. (Ant/E-3)