BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat langkah mitigasi menghadapi El Nino 2026 yang telah memasuki kategori kuat dan berpotensi berkembang menjadi sangat kuat. Pemerintah memprioritaskan upaya menjaga ketersediaan air serta mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring prediksi musim kemarau yang lebih kering dan panjang.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan fenomena El Nino telah aktif setelah anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik melampaui ambang batas 0,5 derajat Celsius.
“El Nino itu terjadi ketika suhu di permukaan laut, tepatnya di tengah Samudra Pasifik, naik lebih tinggi dari 0,5 derajat Celsius. Jika sudah melewati batas itu, kita mengatakan sudah masuk dalam kondisi El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat. Jadi kita perlu mengantisipasinya,” ujar Faisal dalam keterangan resmi, Rabu (29/7).
Menurut BMKG, puncak musim kemarau diprakirakan terjadi pada Agustus 2026 yang mencakup 48,84% wilayah musim, kemudian berlanjut pada September sebesar 25,41%. Sementara itu, Indian Ocean Dipole (IOD) masih berada pada fase netral dan diprediksi berubah menjadi positif pada September hingga Desember 2026.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, terutama menjaga pasokan air dan mencegah karhutla.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Faisal menyebut terdapat dua fokus utama pemerintah dalam menghadapi musim kemarau tahun ini.
“Antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino di tahun ini ada dua fokus utama. Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar,” katanya.
BMKG memperkirakan risiko karhutla mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah berisiko tinggi diprediksi meluas, terutama di Sumatra dan Kalimantan. Lima provinsi menjadi prioritas pengawasan, yakni Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Jambi.
Sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis data meteorologi, tinggi muka air tanah gambut, dan pemantauan titik panas.
“Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar,” ujar Faisal.
Selain pembasahan lahan gambut, OMC juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan air di waduk strategis, termasuk di kawasan Danau Toba guna mendukung kebutuhan irigasi, air baku, dan pembangkit listrik tenaga air.
BMKG juga merekomendasikan penguatan patroli dan pemantauan hotspot, peningkatan sistem peringatan dini kualitas udara dan ISPA, percepatan masa tanam sebelum puncak defisit air, serta pengelolaan waduk berbasis prediksi cuaca dan iklim guna meminimalkan dampak El Nino terhadap sektor pangan, kesehatan, energi, dan ekonomi. (E-4)