PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebarakan Hutan dan Lahan, yang berlaku 1 Juli hingg 30 September.
“Status ini merupakan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Surat Keputusan ini bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, melainkan sebagai bentuk kesiapan agar seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dapat bergerak lebih cepat sebelum risiko berkembang menjadi bencana,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, Kamis (2/7).
BPBD Jawa Barat, lanjutnya, akan terus bersiaga dan hadir untuk masyarakat. “Mari bersama menjaga lingkungan, menggunakan air secara bijak, tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran atau kondisi yang dapat membahayakan.”
Dia memaparkan sebagian besar wilayah Jawa Barat telah memasuki periode musim kemarau. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, karena berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, sert kebakaran di lingkungan permukiman
Satus Siaga Darurat, menurut Teten, menjadi landasan untuk memperkuat langkah-lngkah pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana. Kewaspadaan bukan dimulai saat masalah datang, tapi jauh sebelum itu terjadi.
“Masyarakat diimbau untuk mulai menggunakan air secara bijak, tidak melakukan pembakaran terbuka, tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera melaporkan apabila menemukan potensi kejadian yang memicu kebakaran,” tandasnya.
Musim kemarau, tambah dia, bukan untuk ditakuti, tapi perlu dihadapi dengan kesiapsiagaan.
“Langkah kecil yang dilakukan hari ini dapat membantu mengurangi risiko bencana di kemudian hari. Langkah kecil yang dilakukan bersama hari ini akan menjadi kekuatan besar untuk menjaga Jawa Barat tetap aman, tangguh dan siap menghdapi musim kemarau,” tegasnya. (H-2)