PEMERINTAH Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengeluarkan kebijakan strategis di sektor pendidikan dengan menyiapkan program sekolah gratis di 67 sekolah swasta. Program ini ditujukan khusus bagi siswa yang tidak lolos Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di sekolah negeri.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak di Makassar, terutama di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang selalu menjadi persoalan tahunan.
Pria yang akrab disapa Appi ini berkomitmen agar tidak ada satu pun anak di Makassar yang putus sekolah hanya karena gagal masuk sekolah negeri. “Seluruh biaya pendidikan bagi siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan ditanggung Pemerintah Kota Makassar,” tegasnya, Minggu (28/6/2026).
Berdasarkan data lapangan, setiap tahun ribuan siswa di Makassar gagal masuk sekolah negeri karena ketimpangan antara jumlah pendaftar dan daya tampung. Pada tahun ini, jalur domisili telah dibuka pada 22-26 Juni, dengan pengumuman hasil seleksi yang jatuh pada 27 Juni 2026. Kebijakan sekolah swasta gratis ini hadir sebagai solusi konkret bagi para orangtua dan siswa.
“Kami ingin sekolah-sekolah swasta juga bertumbuh. Anak-anak yang tidak tertampung di negeri akan kami distribusikan ke swasta, termasuk sekolah Muhammadiyah,” tambah Munafri. Dengan menggandeng 67 sekolah swasta, Pemkot Makassar berupaya memperkuat ekosistem pendidikan swasta sebagai mitra strategis pembangunan kota.
Sekolah Swasta bukan Pilihan Kedua
Munafri menekankan pentingnya menghapus stigma bahwa sekolah swasta adalah pilihan kedua atau keranjang sampah bagi siswa yang gagal masuk negeri. Ia bertekad menghapus dikotomi kualitas antara sekolah negeri dan swasta di wilayahnya.
“Kita ingin di Kota Makassar tidak ada lagi perbedaan kualitas pendidikan. Semua anak harus mendapatkan layanan yang setara, di mana pun mereka bersekolah,” ujarnya. Terkait hal itu, ia meminta sekolah swasta, termasuk yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, untuk terus memperkuat sarana, prasarana, dan kualitas tenaga pendidik.
Penguatan Karakter dan Kurikulum Agama
Selain aksesibilitas, Munafri juga menyoroti tantangan krisis karakter pada generasi muda di era digital. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap ketergantungan anak-anak pada gawai yang dinilai mengikis interaksi sosial dan nilai akhlak.
“Percuma kita memiliki anak-anak yang cerdas kalau tidak punya akhlak yang baik. Pendidikan karakter harus dimulai dari rumah, lalu diperkuat di sekolah,” tuturnya.
Sebagai langkah nyata, Pemkot Makassar mulai membatasi penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Selain itu, mulai tahun ini, porsi pelajaran agama dan pendidikan akhlak dalam kurikulum pendidikan dasar akan ditambah. “Alokasi dua jam pelajaran agama dalam sepekan belum cukup. Kita perlu penguatan moral sejak dini,” pungkasnya. (I-2)