PRESIDEN Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industrialisasi nasional. Arahan itu disampaikan saat Prabowo menerima Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/6).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah arahan terkait percepatan pengembangan berbagai sektor industri strategis di Indonesia. Pemerintah, menurut Brian, tengah mendorong pembangunan industri nasional di sejumlah bidang, termasuk farmasi dan kendaraan bermotor.
“Banyak program mulai dari farmasi, pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil nasional, motor nasional, dan lain-lain ya, program-program hilirisasi itu bisa dipercepat,” ujar Brian seusai pertemuan.
Brian mengatakan percepatan industri tidak hanya membutuhkan program dan investasi, tetapi juga ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Karena itu, pemerintah menaruh perhatian besar pada kesiapan lulusan perguruan tinggi sebagai tulang punggung pengembangan sektor-sektor prioritas.
Ia menyebut Kepala Negara meminta perguruan tinggi memastikan para lulusan memiliki kemampuan dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. Hal itu dinilai penting agar pengembangan sektor strategis dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
“Kami diminta memastikan SDM-SDM, lulusan-lulusan perguruan tinggi kita tuh nantinya betul-betul bisa memenuhi, bisa memenuhi kebutuhan SDM untuk pengembangan industrialisasi yang memang tidak sedikit itu kan. Yang mulai dari mineral, kemudian ada aquaculture, aquafarming juga banyak, kemudian hilirisasi,” tutur Brian.
Menurut Brian, kebutuhan tenaga ahli dalam proses industrialisasi sangat beragam. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.
Pemetaan tersebut diperlukan agar jumlah dan kompetensi lulusan perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, kesenjangan antara kebutuhan tenaga ahli dan ketersediaan lulusan dapat dikurangi.
“Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang baik,” pungkasnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesiapan sumber daya manusia nasional di tengah percepatan agenda hilirisasi dan pembangunan industri strategis. (Z-10)