PRESIDEN Donald Trump secara mengejutkan membatalkan persetujuannya terhadap rancangan undang-undang (RUU) perumahan bersejarah yang bertujuan menurunkan biaya tempat tinggal bagi warga Amerika Serikat. Pembatalan ini diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung di Capitol Hill.
Sebelumnya, kedua kamar di Kongres AS telah menyetujui legislasi tersebut melalui kesepakatan lintas partai (bipartisan) yang langka. Hal ini menandakan betapa mendesaknya masalah krisis biaya hunian bagi para pemilih di Amerika Serikat saat ini.
Melalui media sosialnya, Trump menegaskan tidak akan menandatangani RUU tersebut sampai undang-undang terpisah mengenai persyaratan identitas pemilih (voter ID) yang ketat disahkan. Regulasi yang dimaksud adalah Safeguard American Voter Eligibility Act (SAVE), yang mewajibkan warga AS menunjukkan bukti kewarganegaraan untuk memberikan suara dalam pemilu.
“Acara Konferensi Pers dan Penandatanganan Perumahan hari ini dengan ini dibatalkan sampai tiba waktunya kita mengesahkan SAVE AMERICA ACT yang sangat dibutuhkan, yang saya anggap sebagai Darurat Nasional,” tulis Trump dalam unggahannya.
Kebingungan di Capitol Hill
Pembatalan mendadak ini menuai respons beragam di Kongres. Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat, yang menjadi salah satu sponsor undang-undang tersebut, menyatakan keheranannya atas sikap presiden.
“Ini sama sekali tidak masuk akal, selain apa pun yang ingin dia lakukan, ini adalah bentuk ketidakpedulian total terhadap himpitan biaya yang dialami keluarga-keluarga Amerika,” ujar Warren kepada CNBC.
Di sisi lain, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, masih optimistis bahwa Trump pada akhirnya akan melunakkan sikapnya.
“Itu adalah keputusan yang harus dia ambil,” kata Thune kepada CNN. “Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa undang-undang ini merupakan hasil kerja keras yang sudah berlangsung lama. Ini adalah masalah keterjangkauan biaya, dan pada akhirnya saya berharap dia akan menemukan jalan untuk menandatanganinya.”
Langkah Krusial Mengatasi Krisis Hunian
RUU bertajuk 21st Century ROAD to Housing Act ini dinilai para ahli sebagai kebijakan perumahan paling komprehensif dari Kongres pada abad ke-21. Aturan ini memuat lebih dari 40 ketentuan yang menargetkan masalah pasokan properti secara langsung, termasuk mempermudah proses pembangunan rumah dan membatasi jumlah rumah tapak yang dapat dibeli oleh investor institusional.
Berdasarkan data Bipartisan Policy Center, sebanyak 89% pemilih menginginkan tindakan nyata dari Kongres untuk membuat harga rumah lebih terjangkau. Saat ini, harga median rumah di AS mencapai sekitar US$403.000, melonjak drastis dari US$223.000 pada 2010.
Francis Torres, Direktur Perumahan dan Infrastruktur di Bipartisan Policy Center, menilai RUU ini adalah langkah awal federal yang sangat krusial meskipun tidak langsung mengubah harga sewa secara instan di musim panas tahun 2026 ini.
Jika Trump tidak mengajukan veto resmi dalam waktu 10 hari ke depan dan Kongres tidak memasuki masa reses, RUU perumahan ini otomatis dapat tetap disahkan menjadi undang-undang tanpa tanda tangan presiden. (BBC/Z-2)