ASOSASI Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mendukung langkah evaluasi dan moratorium sementara dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, organisasi tersebut mengingatkan agar proses pembenahan tidak dijadikan alat kepentingan politik serta tetap memberikan kepastian bagi mitra dan investor yang telah berkontribusi dalam program tersebut.
Sikap itu disampaikan APPMBGI menyusul berbagai persoalan yang membayangi program MBG dalam beberapa pekan terakhir, mulai dari penahanan sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) periode sebelumnya oleh Kejaksaan Agung, kebijakan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga terbitnya surat edaran baru yang memicu perdebatan di kalangan pelaku usaha.
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, menurutnya, program tersebut tidak boleh gagal hanya karena ulah segelintir pihak.
“Program MBG adalah program mulia dan strategis yang memiliki arti sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bagaimanapun, program sebaik ini terlalu penting untuk gagal, serta tidak sepatutnya dicederai oleh perilaku tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum tertentu,” kata Abdul Rivai dalam keterangannya, Minggu (21/6).
Menurut APPMBGI, pergantian kepemimpinan di BGN pascapenahanan sejumlah pejabatnya perlu dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh. Organisasi yang memiliki kepengurusan di 38 provinsi tersebut menyatakan tetap mendukung keberlanjutan program MBG, tetapi menilai evaluasi harus menghasilkan perbaikan yang nyata.
“Kami menyetujui evaluasi dan moratorium dengan harapan agar selama masa transisi ini, Badan Gizi Nasional benar-benar melakukan pembenahan yang positif, lebih akuntabel, transparan, dan memiliki tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada publik,” ujarnya.
Selain itu, APPMBGI menilai terdapat empat aspek utama yang harus menjadi fokus selama masa moratorium. Pertama, pembenahan tata kelola dan akuntabilitas BGN, termasuk sistem pengawasan dapur, mekanisme pencairan dana kepada mitra, serta standar kualitas dan keamanan pangan.
Kedua, pemerintah perlu memberikan kepastian kepada mitra dan investor yang telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas, membeli peralatan, dan merekrut tenaga kerja. Menurut APPMBGI, moratorium tidak boleh berlangsung tanpa batas waktu yang jelas.
Ketiga, komunikasi antara pemerintah dan mitra pelaksana harus diperkuat, terutama terkait kebijakan teknis dan surat edaran operasional yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan program di lapangan.
Keempat, proses evaluasi harus terbebas dari kepentingan politik dan semata-mata berorientasi pada perbaikan tata kelola.
Abdul Rivai juga secara khusus mengingatkan agar berbagai dinamika yang terjadi dalam program MBG tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
“Kami meminta kepada semua pihak agar selama masa transisi dan perbaikan ini, jangan ada yang mempolitisir isu MBG untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Program ini terlalu penting untuk masa depan anak-anak bangsa dan tidak boleh dijadikan alat politik,” tegasnya.
Lebih lanjut, APPMBGI berharap proses evaluasi dan moratorium dapat menghasilkan kebijakan yang lebih matang tanpa membebankan kerugian secara sepihak kepada para mitra, investor, maupun pengelola SPPG yang selama ini telah mendukung pelaksanaan program.
Abdul Rivai juga mendorong BGN untuk membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan dapat diterima semua pihak.
“Kami juga sangat mengharapkan agar BGN lebih intensif melakukan dialog dan komunikasi dengan seluruh mitra serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam semua dimensi penyelenggaraan MBG. Hanya melalui komunikasi yang baik dan terbuka, keputusan yang nantinya diambil dapat benar-benar presisi, adil, dan menguntungkan semua pihak,” pungkasnya.
Lebih jauh, APPMBGI menegaskan akan tetap menjadi mitra konstruktif pemerintah dan BGN dalam proses pembenahan tata kelola MBG. Organisasi itu berharap program unggulan pemerintah tersebut dapat kembali berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat gizi yang optimal bagi jutaan anak Indonesia. (Z-10)