PARTAI Demokrat menekankan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, rakyat memiliki hak fundamental untuk mengetahui secara eksplisit posisi politik setiap partai. Hal ini merespons dinamika politik terkini mengenai arah dukungan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Demokrat menilai kejelasan sikap politik sangat krusial untuk menghindari ambiguitas dan tafsir liar di tengah masyarakat. Publik dinilai perlu mengetahui apakah PDIP akan bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah atau mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Pilihan Politik yang Sah dan Terhormat
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan bahwa setiap pilihan politik yang diambil oleh PDIP adalah sah dan terhormat. Menurutnya, substansi permasalahannya bukan pada pilihan mendukung atau tidak, melainkan pada transparansi komunikasi politik kepada rakyat.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” ujar Herzaky dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa posisi politik yang terang benderang akan memudahkan rakyat dalam memahami arah perjuangan sebuah partai. Selain itu, kejelasan ini menjadi parameter bagi publik untuk menilai konsistensi antara retorika dan tindakan nyata di lapangan.
Baca Juga: Demokrat Ingatkan Pentingnya Etika Politik dalam Membangun Koalisi
Belajar dari Pengalaman Demokrat
Herzaky merujuk pada rekam jejak Partai Demokrat yang pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Selama periode tersebut, Demokrat secara konsisten memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang yang konstruktif.
“Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” tegasnya.
Konsistensi Praktik Politik
Terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyebut partainya sebagai penyeimbang sesuai keputusan Kongres, Demokrat memberikan apresiasi namun tetap memberikan catatan. Demokrat berharap pernyataan tersebut tercermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari.
Demokrat meyakini bahwa kualitas demokrasi Indonesia sangat bergantung pada pembagian peran yang jelas antara partai di dalam pemerintahan dan partai di luar pemerintahan. Tanpa garis demarkasi yang jelas, rakyat akan kesulitan membedakan fungsi kontrol dan fungsi eksekutif.
“Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya,” pungkas Herzaky.
Sebagai penutup, Demokrat berharap PDIP segera menegaskan posisinya demi memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat. Sebab, dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan sikap abu-abu. (RO/I-2)