KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan keprihatinan terhadap aksi pemalangan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua. Aksi yang dilakukan oleh sejumlah pihak tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu akses masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya menegaskan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas publik yang memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat sehingga akses menuju layanan tersebut tidak boleh terhambat.
“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” kata Azhar dalam keterangannya, Jumat (19/6).
Menurutnya, penutupan akses menuju rumah sakit berisiko menghambat penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Karena itu, seluruh pihak diminta mengutamakan penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah.
“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog. Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” tegasnya.
Meski pintu utama RSUP Jayapura dipalang sejak Rabu (17/6), manajemen rumah sakit memastikan seluruh layanan kesehatan masih berjalan normal. Untuk sementara, akses keluar-masuk pasien dan petugas dialihkan melalui pintu kedua guna menjaga keamanan dan kelancaran pelayanan.
Berdasarkan data terbaru, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat inap, dan rawat jalan tetap beroperasi. Saat ini terdapat dua pasien yang dirawat di IGD, 33 pasien rawat inap, serta enam pasien yang menjalani perawatan di ruang rawat intensif. Selain itu, tenaga kesehatan dan pegawai yang bertugas pada shift sore tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam menghadapi situasi tersebut, pihak RSUP Jayapura terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, dan Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen). Rumah sakit juga telah mengeluarkan edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai serta menyampaikan perkembangan kondisi terkini melalui kanal media sosial resmi.
Diketahui, aksi pemalangan berkaitan dengan aspirasi masyarakat adat setempat yang menuntut kejelasan mengenai status lahan yang digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura.
Kemenkes berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang konstruktif tanpa mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua.
“Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” pungkasnya. (H-3)