PERSOALAN klasik kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) kembali berulang tanpa solusi konkret di sebagian wilayah Provinsi Aceh. Selama hampir tiga pekan terakhir, keberadaan “gas melon” tersebut seolah lenyap dari pasaran, memicu kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat ekonomi bawah.
Kondisi yang menyerupai pembiaran ini mulai memukul sektor usaha mikro. Para pemilik warung nasi dan pedagang jajanan harian di Kabupaten Pidie kini berada di ambang kebangkrutan akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar murah tersebut.
Ironisnya, kelangkaan ini terjadi secara merata di 23 kecamatan di Kabupaten Pidie. Padahal, pemerintah secara konsisten memberikan jaminan atas ketersediaan energi nasional. Di lapangan, realitanya justru bertolak belakang; pangkalan-pangkalan resmi yang seharusnya menjadi garda terdepan penyaluran justru sering ditemukan tutup.
“Sudah tiga pekan ini jarang sekali terlihat aktivitas di pangkalan. Saat didatangi, seringkali tutup atau stoknya kosong,” keluh Nur, warga Kemukiman Garot, Kecamatan Indrajaya, Kamis (18/6).
Kembali ke Kayu Bakar
Dampak krisis energi ini memaksa warga melakukan langkah ekstrem untuk bertahan hidup. Di Kecamatan Tangse, sejumlah ibu rumah tangga terpaksa beralih kembali menggunakan kayu bakar untuk keperluan memasak. Mereka harus mencari kayu di lereng bukit batu dan area perkebunan kopi.
“Gas 3 kg sangat langka. Sambil pulang berkebun, warga terpaksa memikul kayu bakar untuk dibawa ke rumah,” ujar Khaifal, warga Kecamatan Tangse.
Krisis ini juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer tidak resmi. Mauli, seorang pedagang jajanan di Kota Sigli, mengungkapkan bahwa harga gas melon di kios-kios liar kini menembus angka Mata Uang Rupiah 30.000 hingga Mata Uang Rupiah 35.000 per tabung.
“Bagaimana kami bisa berjualan kalau gas subsidi langka? Jika menggunakan gas non-subsidi 12 kg, modalnya tidak tertutup oleh keuntungan yang kecil,” tuturnya.
- Jumlah Agen Penyalur: 8 Unit
- Jumlah Pangkalan Resmi: 877 – 880 Unit
- Cakupan Wilayah: 23 Kecamatan
Kontradiksi Data dan Realita
Kelangkaan ini memicu tanda tanya besar mengingat jumlah infrastruktur penyaluran di Kabupaten Pidie tergolong masif. Penelusuran Media Indonesia mencatat terdapat delapan agen besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dengan dukungan hampir 880 pangkalan resmi yang tersebar hingga ke pelosok desa, hilangnya pasokan selama tiga pekan menjadi anomali yang memerlukan pengawasan ketat dari pihak berwenang dan Pertamina. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memberikan jaminan di atas kertas, tetapi juga memastikan distribusi tepat sasaran agar ekonomi rakyat kecil tidak semakin terpuruk. (MR/E-4)