PM Israel Benjamin Netanyahu dan kaum Zionis secara keseluruhan mengalami mimpi buruk. Pada 15 Juni Iran dan AS mencapai deal tentatif atau nota kesepahaman (MoU) yang diniatkan untuk mengakhiri konflik Timteng secara menyeluruh dan permanen. MoU akan ditandatangani di Jenewa, Swis, pada 19 Juni.
Perundingan lanjutan selama 60 hari masih diperlukan guna menyelesaikan isu-isu krusial. Kendati seluruh dunia menyambut MoU yang akan mengakhiri krisis energi dan pangan dunia akibat Iran menutup Selat Hormuz, Israel menyambutnya dengan skeptis.
Pasalnya, MoU mengharuskan penghentian konflik secara menyeluruh, termasuk Libanon. Seminggu sebelum MoU disepakati, eskalasi Iran-AS kembali terjadi setelah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dituduh menembak jatuh helikopter Apache AS di Selat Hormuz. Pelakunya mungkin Israel. Bagaimanapun, terjadi saling serang Iran-AS. Iran menyerang pangkalan militer AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania untuk merespons serangan AS ke Bandar Abbas dan pulau-pulau di Selat Hormuz. Belakangan Iran mengubah strategi dari defensif menjadi ofensif, baik terhadap AS maupun Israel.
Karena itu, untuk pertama kalinya sejak berdiri pada 1979, Republik Islam Iran mengambil inisiatif menyerang langsung Israel, negara dengan supremasi militer yang mendapat impunitas dari AS dan Barat. Dengan dua hal itu, rezim Zionis leluasa melakukan apa saja terhadap negara-negara di Timur Tengah.
Kekalahan Arab dalam serangkaian perang dengan Israel sejak berdiri pada 1948 dan berdamainya Mesir, tulang punggung militer Arab, dengan Israel pada 1979 mengubah geopolitik kawasan. Tidak ada lagi perang Arab-Israel sejak itu.
Perdamaian Mesir-Israel tak bisa dipisahkan dari perang Israel melawan Mesir-Suriah pada 1973. Kendati tidak memenangi perang, Mesir dan Suriah memperlihatkan performa militer terbaik. Berdamai dengan Israel menjadi imperatif bagi Mesir setelah AS berkomitmen membangun supremasi militer Israel.
Di pihak lain, ekonomi Mesir morat-marit akibat perang. Tawaran damai Presiden Mesir Anwar Sadat sulit ditolak pemerintahan PM Menachem Begin karena revolusi kaum mullah di Iran yang meruntuhkan Dinasti Pahlevi, sekutu AS dan Israel, kembali mengubah geopolitik regional. Aliansi Israel-Iran berbasis pada Nixon Doctrine untuk mengimbangi Arab runtuh. Kerentanan Israel meningkat karena Iran menjadikan pembebasan Palestina sebagai prinsip kebijakan luar negeri mereka.
Memang saling serang langsung antara Israel dan Iran telah terjadi pada 2024. Namun, itu diprovokasi Israel dengan menyerang konsulat Iran di Damaskus, pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran, dan Sekjen Hizbullah, Hassan Nasrullah, di Libanon. Iran membalas dengan meluncurkan 350 drone dan rudal ke Israel, yang dibalas IDF dengan menyerang situs nuklir di Isfahan. Setelah itu, terjadi perang besar keduanya menyusul agresi Israel-AS pada Juni 2025 dan Februari 2026.
GEOPOLITIK REGIONAL BARU
Serangan Iran terhadap Israel pada 7 Juni memperlihatkan perubahan kebijakan itu. Sebelumnya Iran memproyeksikan kekuatan mereka melalui ‘poros perlawanan’, yaitu jaringan proksi Iran di Irak, Suriah, Libanon, Palestina, dan Yaman, dengan menghindari konfrontasi militer langsung dengan Israel, kini Teheran menjadikan proksi mereka sebagai red line (garis merah). Artinya, Iran akan turun tangan manakala proksi mereka dihantam Israel. Sebelumnya, Iran telah memberi tahu Israel akan konsekuensinya bila perang di Libanon tak dihentikan.
Memang seharusnya perang Hizbullah-Israel telah berhenti sejak gencatan senjata keduanya, dimediasi AS, dicapai pada 24 November 2024. Hizbullah telah meninggalkan Libanon selatan. Namun, Israel menolak mundur sepenuhnya dari Libanon. Dengan mempertahankan lima titik strategis di Libanon, IDF leluasa menyerang warga sipil, mengusir penduduk dari rumah mereka, dan menghancurkan infrastruktur sipil di sana. Sebagai mediator, seharusnya AS menekan Israel untuk patuh pada gencatan senjata.
Israel bahkan tak dikenai sanksi ketika menewaskan pasukan perdamaian PBB di Libanon (UNIFIL). Rationale Israel ialah Hizbullah harus dilucuti sebagai syarat Israel mundur dari Libanon. Tentu saja permintaan itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pemerintahan Presiden Joseph Aoun yang lemah melucuti Hizbullah yang lebih superior daripada militer Libanon?
Di pihak lain, pemerintahan Libanon tak mampu menghadapi IDF. Sebelum kemunculan Hizbullah pada 1982, dua kali Israel menyerbu Libanon (1978 dan 1982). IDF baru bisa diusir dari Libanon setelah mendudukinya selama 18 tahun (1982-2000) berkat perlawanan Hizbullah.
Pada 2006, Israel sekali lagi menginvasi Libanon hanya untuk dipukul mundur setelah perang 35 hari dengan korban besar di pihak Israel. Di luar itu, Hizbullah ialah partai politik resmi yang punya kursi di parlemen. Hizbullah baru masuk kembali ke medan laga setelah AS-Israel melakukan agresi terhadap Iran, 28 Februari, yang menewaskan pemimpin spiritual Iran Ayatullah Ali Khamenei. Agresi itu berakhir pada 8 April.
Dalam gencatan senjata, disepakati perang diakhiri di semua front, termasuk Libanon. Belakangan, atas tekanan Israel, Presiden AS Donald Trump menyatakan isu Libanon tidak termasuk di gencatan senjata. Untuk memutuskan Iran dengan Libanon, Trump mensponsori perundingan perdamaian antara Israel dan pemerintahan Libanon di Washington.
Perundingan tiga putaran antara diplomat Libanon dan Israel dicapai kesepakatan pada 4 Juni. Namun, kesepakatan berat sebelah yang ditentang Hizbullah itu berisi klausul bahwa militer Libanon akan mengambil alih keamanan Libanon selatan, tapi tidak mengharuskan IDF mundur sepenuhnya dari sana.
Sebaliknya, IDF malah meningkatkan serangan besar-besaran hingga ke pinggiran ibu kota Libanon, Beirut. Lebih dari 1 juta orang mengungsi, hampir 4.000 warga sipil tewas, dan penghancuran infrastruktur meluas. Kecaman muncul dari Inggris, Prancis, Jerman, Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Qatar, tapi juga AS.
Setelah Iran mengeluarkan ultimatum bahwa Israel akan diserang bila pembantaian terhadap Libanon tidak segera dihentikan, Trump menekan Netanyahu untuk segera menghentikan perang. Tekanan Trump terkait dengan upayanya mencapai kesepakatan pengakhiran perang dengan Iran. Iran bahkan menuntut IDF mundur dari Gaza dan mengancam akan mengaktifkan Houthi yang akan menutup Selat Bab el-Mandeb, jalur perdagangan maritim dunia, yang terhubung dengan Laut Tengah melalui Laut Merah. Bukannya mengindahkan peringatan Iran dan permintaan Trump, Netanyahu malah meningkatkan serangan ke Libanon.
Memang Netanyahu dalam posisi sulit terkait dengan politik elektoral. Pada Agustus mendatang, pemilu akan berlangsung di Israel. Diperkirakan, Partai Likud pimpinan Netanyahu dan partai-partai koalisinya akan kalah bila ia tunduk pada ultimatum Iran dan tekanan Trump. Malah dalam konteks itu, Netanyahu memperluas wilayah pendudukan di Gaza (Yellow Line) dari 53% menjadi 70%, yang bertentangan dengan gencatan senjata Israel-Hamas yang juga dimediasi Trump pada 10 Oktober tahun lalu. IDF malah sudah harus mundur dari seluruh Gaza setelah Hamas berhasil membebaskan sisa sandera Yahudi.
Meluaskan Yellow Line beriringan dengan genosida di Gaza jelas bertujuan mendeportasi warga Gaza ke luar negeri. Tak sampai di situ, dengan bantuan menantu Trump, Jared Kushner, dan Dubes AS untuk Israel Mike Huckabee, Israel akan menghilangkan otoritas Yordania dalam pengelolaan kompleks Masjid Al-Aqsa (Haram al-Syarif) guna menghilangkan identitas Islam di kota suci umat Islam itu. Toh, Israel akan menjadikannya situs peribadatan kaum Yahudi, Kristen, dan Islam.
Imam masjid akan diseleksi Israel.
Dua isu itu mendorong Mesir menyatakan akan membatalkan perjanjian perdamaian dengan Israel bila deportasi warga Gaza dilakukan. Sementara itu, Yordania menegaskan akan mendeklarasikan perang bila otoritas mereka di Haram al-Syarif dihilangkan.
Di luar itu, perundingan pengakhiran perang AS-Iran macet. MoU yang telah dicapai antara tim perunding Iran dan AS pada 28 Mei diamendemen Trump disertai syarat yang lebih keras. Isu Libanon, program nuklir Iran, dan penutupan Selat Hormuz menjadi titik macet (sticking points). Memang MoU itu mengakomodasi nyaris seluruh syarat Iran. Di antaranya, AS harus mencairkan dana Iran senilai US$100 miliar yang dibekukan AS, mencabut semua sanksi, kompensasi atas kerugian Iran akibat agresi AS-Israel, dan mengakui hak Iran dan Oman mengendalikan Selat Hormuz. Isu program rudal Iran dan ‘poros perlawanan’ tidak lagi dibicarakan.
Kalau disepakati, Iran akan keluar sebagai pemenang dan menjadi superpower regional. Sebaliknya, cita-cita mendirikan Israel Raya dengan wilayah mencakup teritorium negara-negara tetangga akan redup. Bahkan, cita-cita Israel menjadi hegemon utama di kawasan akan lenyap.
Dalam konteks itulah Netanyahu berusaha menyabotase kesepakatan AS-Iran dengan menyerang Libanon, meluaskan Yellow Line yang berakibat Dewan Perdamaian (BoP) tak lagi relevan, mencaplok Haram al-Syarif, dan menganeksasi lebih banyak teritorium Suriah. Dengan semua itu, Netanyahu juga berharap bisa menjaga popularitasnya dalam negeri setelah gagal mencapai tujuan perang di Gaza, Libanon, dan Iran.
SALAH HITUNG
Namun, MoU yang disepakati Iran-AS akan menghambat ambisi Israel. Bukan hanya Israel harus mundur dari Libanon, melainkan juga dari Suriah dan Gaza. Dus, political calculus Netanyahu meleset. Serangan Israel ke Libanon ternyata dikecam keras Trump. Kemarahan Trump juga terkait dengan politik elektoral.
Pada 4 November, pemilu paruh waktu di AS berpotensi menghasilkan kekalahan telak Partai Republik mengingat dukungan rakyat AS terhadap perang Iran sangat rendah, hanya sekitar 30%. Perang itu sendiri dilihat publik AS hanya untuk kepentingan Israel dengan mengorbankan kepentingan rakyat AS akibat kenaikan harga BBM dan pangan. Karena itu, popularitas Israel di AS pun anjlok secara signifikan.
Itu terlihat dari meningkatnya dukungan anggota Republik di DPR maupun Senat untuk membatasi ekspor senjata ke Israel. Bagaimanapun, Trump masih bergantung pada lobi Yahudi, para hawkish di Washington, dan komunitas Evangelis. Juga, ia tak ingin kalah secara memalukan akibat tindakan yang diciptakan sendiri.
Namun, waktu dan kepentingan nasional AS tak berpihak kepadanya. Karena itu, Trump terpaksa menyepakati MoU yang, kalau terwujud, akan sangat menguntungkan Iran. Sebaliknya, Israel terpojok. Selain itu, Abraham Accord serta Dewan Perdamaian kehilangan relevansinya.
Toh, sekutu AS di Timteng, terutama monarki Teluk yang mengalami kerusakan paling parah akibat perang asimetris Iran yang dilancarkan baik terhadap pangkalan militer AS maupun infrastruktur sipil vital mereka, merasa ditelantarkan.
Karena itu, ketika Trump mengaitkan penghentian perang dengan kesediaan negara Arab dan Islam menormalisasi hubungan dengan Israel, langsung ditolak tegas. Bagaimana mungkin mereka bergabung ke dalam Abraham Accord ketika Israel semakin brutal terhadap Palestina, Libanon, dan Suriah di tengah penolakan Israel terhadap two-state solution?
Komunitas global pun kecewa melihat genosida di Gaza, ethnic cleansing di Tepi Barat dan Libanon, tetap berlangsung. Juga perlakuan tidak manusiawi Israel terhadap aktivis pro-Palestina, dan kekerasan seksual Israel terhadap tahanan Palestina di penjara-penjara Israel, membuat Barat semakin bersikap keras terhadap Israel yang ditunjukkan berbagai sanksi meskipun sanksi-sanksi itu belum sepadan dengan apa yang dilakukan Israel.
Fenomena itu menunjukkkan impunitas Israel telah dibatasi sekutu utama mereka. Reputasi supremasi IDF pun berantakan. Publik AS dan Barat tak lagi melihat Israel sebagai negara demokrasi yang beradab.
Sebaliknya, red line Iran mulai didengar. Perubahan geopolitik regional dan global itu dipicu jiwa kolonial Israel, yang diberi senjata dan impunitas oleh Barat. Hasilnya, nightmare! Mimpi buruk bagi AS, Israel, dan semua manusia di muka bumi.