RATUSAN keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Majalengka mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Hal tersebut terungkap saat digelar Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Yudha Karya Abdi Negara Pemkab Majalengka, Rabu (17/6).
“Kami terus berupaya melakukan perbaikan data kemiskinan. Nantinya data inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan dan penyaluran sosial agar tepat sasaran,” tutur Bupati Majalengka, Eman Suherman.
Dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial melalui verifikasi dan pemasangan stiker penerima bansos tahun 2026, tercatat sebanyak 126.925 keluarga penerima bantuan masuk dalam pendataan. Dari jumlah tersebut, 114.057 keluarga penerima bantuan sudah dilakukan pemasangan stiker dengan capaian sekitar 89,9 persen.
Dari hasil verifikasi tersebut, sebanyak 2.552 keluarga penerima manfaat (KPM) mengalami graduasi mandiri atau perubahan status, dengan rincian 1.216 KPM meninggal dunia, 779 KPM mengundurkan diri dari penerima bantuan, 391 KPM pindah domisili, dan 166 KPM tidak ditemukan.
Ditambahkan Eman, perbaikan data penerima bansos dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran. “Data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan intervensi pemerintah. Langkah ini untuk memastikan program bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tutur Eman.
Selain memperbaiki data bansos, Pemkab Majalengka juga menjadikan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun strategi pembangunan ke depan, khususnya untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
Dalam target dan strategi pembangunan 2027, Pemkab Majalengka menyiapkan sejumlah indikator, di antaranya target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84–8,53%, target kemiskinan sekitar 9,69%, indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan mencapai 73,20, serta tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 3,40–3,60%.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan melakukan berbagai langkah, mulai dari penguatan sektor riil dan investasi, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga optimalisasi balai latihan kerja serta penciptaan lapangan kerja.
“Labelisasi dan pemutakhiran data penduduk miskin menjadi kunci agar setiap program pemerintah memiliki arah yang jelas dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. (UL/E-4)