GEMPA berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6) bukan sekadar peristiwa seismik biasa. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono menilai, gempa ini menyingkap kerentanan geologis yang jauh lebih luas dari yang selama ini dipahami publik.
“Ancaman seismik di Sulawesi tidak hanya bersumber dari jalur sesar utama Palu-Koro, melainkan juga dari percabangan sesar kompleks di sekitarnya,” ujar Daryono, Rabu (17/6).
Ia menjelaskan kawasan Palolo dan Sausu merupakan zona tarikan atau pull-apart yang terbentuk akibat dinamika Sesar Palu-Koro. Ketidaksempurnaan pada jalur sesar geser utama menciptakan peregangan kerak bumi yang melahirkan sesar-sesar turun dan membentuk cekungan yang kini terisi endapan sedimen. Inilah yang membuat guncangan gempa ini menjadi sangat destruktif.
Daryono memaparkan, endapan sedimen lunak di wilayah cekungan cenderung mengamplifikasi gelombang seismik sehingga bangunan di atasnya menerima guncangan jauh lebih kuat dibanding area dengan batuan dasar keras. Mayoritas bangunan yang terdampak adalah struktur non-rekayasa yang belum memenuhi standar ketahanan gempa.
Kerusakan masif terlihat dari ratusan rumah di Kabupaten Sigi yang menanggung dampak terberat, hingga terputusnya ruas jalan vital Palu-Sigi-Poso. Amblasnya jalur logistik utama ini menggarisbawahi urgensi pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh dan perlunya jalur evakuasi alternatif.
Daryono mengingatkan bahwa wilayah ini sesungguhnya menunjukkan persistensi aktivitas seismik yang tinggi berdasarkan catatan sejarah gempa sejak 1983, 1995, 2005, hingga 2017.
“Trauma kolektif masyarakat pasca peristiwa besar di masa lalu membuat setiap guncangan memicu kepanikan yang perlu dikelola dengan edukasi yang tepat, agar warga mampu membedakan guncangan yang bersifat destruktif dan yang tidak,” ucapnya.
Ia menegaskan, perlunya pergeseran paradigma mitigasi secara menyeluruh. Fokus tidak bisa lagi hanya diarahkan pada jalur sesar utama yang sudah dikenal, melainkan harus segera mengakselerasi pemetaan mikrozonasi seismik hingga ke tingkat yang lebih detail.
Pemerintah daerah perlu menjadikan data kerawanan ini sebagai acuan utama dalam penataan ruang, termasuk membatasi pembangunan di atas zona sesar aktif.
“Kesiapsiagaan bukan lagi sebuah opsi, melainkan sebuah kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup di zona seismik aktif seperti Sulawesi Tengah,” pungkas Daryono. (E-4)