SEJALAN dengan hiruk pikuk di ruang diskursus publik saat ini terkait dengan kinerja perekonomian nasional yang dikaitkan dengan gelombang protes kalangan mahasiswa, ada baiknya kita semua–termasuk para pengambil kebijakan di pemerintahan–untuk membaca dan merenungkan dengan kepala dingin catatan editorial dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) edisi Juni 2026.
Dengan titel Prospek Ekonomi OECD: Di Bawah Tekanan, lembaga ini mengawali editorialnya dengan isu-isu terkait perang Iran. Menurut OECD, konflik di Timur Tengah telah menjadi faktor dominan yang membentuk prospek ekonomi global. Aktivitas ekonomi menunjukkan ketahanan cukup besar, ditopang investasi kuat dalam kecerdasan buatan, kondisi keuangan mendukung, dan meredanya ketegangan perdagangan. Prospek pertumbuhan global tampaknya siap untuk revisi ke atas yang signifikan.
Namun, ekonomi global sekarang kembali berada di bawah tekanan. Gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz, bersama dengan kerusakan infrastruktur energi, telah memicu kenaikan tajam harga energi dan meningkatkan biaya pupuk dan input industri penting lainnya. Biaya lebih tinggi memicu tekanan inflasi, melemahkan kepercayaan, dan membebani permintaan rumah tangga dan aktivitas bisnis.
SUMBER MASALAH PADA KONFLIK TIMUR TENGAH
Evolusi konflik Timur Tengah masih belum pasti, tetapi konsekuensi ekonominya mungkin dirasakan beberapa waktu ke depan, bahkan setelah penyelesaiannya. Menyadari ketidakpastian ini, OECD membingkai proyeksi global melalui pendekatan berbasis skenario. Analisis OECD mempertimbangkan dua kemungkinan, yaitu skenario gangguan terbatas waktu dan berumur relatif pendek serta skenario gangguan berkepanjangan dengan konsekuensi negatif lebih luas dan lebih lama.
Penyelesaian damai yang segera akan membawa kelegaan bagi orang-orang di kawasan Teluk, juga meletakkan dasar untuk resolusi atas gangguan yang ditimbulkannya pada ekonomi global. Dengan asumsi harga energi secara bertahap turun mulai pertengahan 2026 dan seterusnya, secara luas sejalan dengan ekspektasi pasar saat ini, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat dari 3,4% pada 2025 menjadi 2,8% pada 2026 sebelum pulih menjadi 3,1% pada 2027.
OECD juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7% pada 2026 atau revisi ke bawah dari proyeksi sebelumnya akibat tekanan ekonomi global, seperti lonjakan biaya energi dan ketidakpastian kebijakan terkait konflik di Timur Tengah.
Inflasi harga konsumen (IHK) tahunan di negara-negara G-20 diperkirakan naik menjadi 4,0% pada 2026 dari 3,4% pada 2025, sebelum mereda menjadi 3,1% pada 2027 karena tekanan harga energi dan pangan memudar.
Beberapa kepala negara dan/atau pemerintahan telah bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada rumah tangga dan perusahaan dari harga energi global yang tinggi–sebagian besar melalui langkah-langkah berbasis luas melalui ketersediaan anggaran subsidi dalam fiskalnya. Maklum, ruang fiskal makin terbatas karena kenaikan anggaran subsidi, program bantuan sosial dan tingginya utang publik. Dengan demikian, pengelolaan anggaran secara efisien, efektif, dan kredibel menjadi mutlak dilakukan, terutama jika tekanan eksternal berlarut-larut.
Menurut OECD, jika pertumbuhan melemah secara substansial, beban untuk meredam aktivitas sebagian besar akan jatuh pada kebijakan fiskal, mengingat terbatasnya ruang bagi kebijakan moneter untuk bertindak. Pada saat yang sama, pilihan kebijakan perlu dikalibrasi dengan hati-hati untuk menghindari tekanan di pasar energi, menambah tekanan inflasi, dan mendistorsi keberlanjutan fiskal.
SENADA DENGAN FITCH RATINGS
Catatan OECD tersebut senada dengan laporan Fitch Ratings dengan titel Prospek Ekonomi Global – Juni 2026. Disebutkan, perang antara Israel-AS dan Iran serta guncangan harga minyak dunia telah menyeret pertumbuhan global dan mendorong inflasi.
Prospek pertumbuhan dunia telah dirugikan oleh krisis minyak, dipicu oleh konflik di Iran. Pertumbuhan global pada 2026 telah direvisi turun sebesar 0,2 poin persentase (pp) menjadi 2,4%, terutama sebagai respons terhadap harga minyak yang lebih tinggi. Pemotongan perkiraan telah tersebar luas karena inflasi lebih tinggi menekan upah riil, meredam konsumsi, dan menaikkan biaya input perusahaan.
Namun, dampak guncangan harga minyak pada aktivitas global didukung momentum lebih kuat daripada estimasi investasi di bidang AI dan mikrocip (bahan semikonduktor), sehingga setidaknya mendukung perdagangan dunia dan ekspor kawasan Asia. Fitch telah menaikkan perkiraan pertumbuhan Tiongkok dan Korea Selatan menyusul data yang sangat baik pada kuartal I 2026 dan peningkatan prospek ekspor dari ledakan teknologi.
Pertumbuhan AS pada 2026 telah direvisi turun sebesar 0,3pp dari Global Economic Outlook (GEO) Maret lalu menjadi 1,9% dan pertumbuhan Zona Euro telah dipangkas sebesar 0,4pp menjadi 0,9%. Pertumbuhan di negara berkembang (EM) –tidak termasuk Tiongkok–pun telah dipangkas sebesar 0,2pp menjadi 3,2%, tetapi perkiraan untuk Tiongkok sendiri telah dinaikkan sebesar 0,3pp menjadi 4,6%.
Dampak inflasi dari guncangan harga minyak mengubah stance kebijakan moneter global yang condong ketat (hawkish). Bank-bank sentral khawatir guncangan harga dapat menyebabkan dampak persisten pada inflasi. Suku bunga kebijakan diperkirakan bergerak naik di saat kebijakan fiskal lebih tidak ekspansif. The Fed dan Bank of England (BoE) diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan tahun ini, tetapi akan melanjutkan pemotongan pada 2027.
Bank Sentral Eropa (ECB) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bp) pada Juni lalu, tetapi diperkirakan berbalik arah di tahun depan sekiranya ekspektasi inflasi melandai. Bank sentral Jepang (BOJ) pekan ini sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps dari 0,75% menjadi 1,0% yang merupakan level tertinggi dalam tiga dasawarsa terakhir.
Pertumbuhan Zona Euro diperkirakan melambat menjadi 0,9% tahun ini dari 1,4% pada 2025. Untuk empat besar Zona Euro, yaitu Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol, pertumbuhan diperkirakan stabil di 0,8% tahun ini dibandingkan dengan 0,9% tahun lalu.
Di Asia, Tiongkok diperkirakan melambat menjadi 4,6% di 2026 ini dari 5,0% pada 2025 karena pertumbuhan konsumsi terus melemah di tengah keruntuhan pasar properti multi-tahun yang sedang berlangsung. Ironisnya, perlambatan terjadi kendati ada pemulihan investasi dan ekspor yang luar biasa baru-baru ini.
Untuk perekonomian Indonesia, Fitch Ratings memproyeksikan pertumbuhan di kisaran 5,0% pada 2026. Prospek ini dinilai solid dan tetap berada di atas rata-rata negara berkembang lainnya yang berada pada peringkat kredit setara BBB.
PANDANGAN SENADA BANK DUNIA
Setali tiga uang dengan pandangan OECD dan Fitch Ratings, Bank Dunia juga telah menurunkan perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 2,5% untuk 2026, turun dari 2,9% pada 2025, menandai tingkat terendah sejak akhir 2019.
Laporan Prospek Ekonomi Global (PEG) edisi Juni 2026 mengutip harga energi yang lebih tinggi, inflasi lebih curam, dan peningkatan biaya pinjaman di tengah konflik Timur Tengah menjadi dasar pemangkasan prospek pertumbuhan. Risiko penurunan pertumbuhan sangat signifikan, menurut laporan Bank Dunia.
Pertumbuhan global dapat melambat lebih lanjut menjadi 2,1% jika gangguan energi berlangsung lebih lama dan harga minyak rata-rata US$115 per barel tahun ini, mendorong inflasi menjadi 4,4%; atau bahkan perekonomian global akan memburuk menjadi 1,3% jika guncangan energi berdampak pada pasar keuangan.
Laporan tersebut juga menurunkan perkiraan pertumbuhan untuk dua pertiga negara jika dibandingkan dengan laporan Januari tahun ini, dengan negara-negara di kawasan Teluk mengambil pemotongan terbesar dari 3,9% pada 2025 menjadi mendekati nol pada 2026. Untuk subkawasan Asia Selatan diperkirakan memiliki pertumbuhan terkuat dari wilayah mana pun sebesar 6,3% pada 2026, meskipun melambat dari 7% pada 2025.
Menariknya, laporan tersebut masih mempertahankan perkiraan pertumbuhan sebesar 2,2% untuk AS pada 2026, meskipun proyeksi ini bisa turun menjadi 2,1% pada 2027 dan 2,0% pada 2028 jika eskalasi perang Teluk berlanjut dan polemik perang tarif resiprokalitas tidak mencapai kesepakatan.
Perekonomian di kawasan euro diperkirakan tumbuh 0,8% pada 2026, turun dari 1,4% pada 2025. PDB Jepang diperkirakan tumbuh 0,7% pada 2026, turun dari 1,1% pada 2025.
Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0% pada 2026, yang mengindikasikan sedikit perlambatan ketimbang capaian tahun-tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh berbagai tantangan ekonomi global.
CATATAN PENUTUP
Laporan Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan global membaik menjadi 2,8% pada 2027, tetapi akan tetap 0,4 pp di bawah rata-rata pada dekade 2010-an. Sementara risiko tetap condong ke sisi negatif di tengah meningkatnya konflik (risiko geopolitik), gangguan pasar komoditas lebih lanjut, dan ketegangan geopolitik tambahan, Bank Dunia berpendapat bahwa tindakan kebijakan secara nyata menjadi sangat penting.
Secara global, Bank Dunia mendesak negara-negara terkait untuk menjaga ketahanan energi dan pangan serta memajukan transisi energi. Para pengambil kebijakan di berbagai pemerintahan didesak untuk mengendalikan inflasi, memperkuat keberlanjutan fiskal, dan mendukung penciptaan lapangan kerja.
Diingatkan juga bahwa biaya impor energi yang lebih tinggi dapat memperlebar defisit eksternal di negara-negara berkembang yang mengimpor komoditas, memberikan tekanan pada cadangan dan kondisi pembiayaan eksternal.
Perubahan lebih lanjut pada tingkat tarif AS dapat menaikkan atau menurunkan perdagangan, ketidakpastian kebijakan dan pertumbuhan. Karena itu, diperlukan kebijakan yang fleksibel dan gesit untuk memastikan stabilitas makroekonomi. Kebijakan juga perlu fokus pada tantangan jangka menengah, termasuk kebutuhan untuk menetapkan jalur fiskal yang kredibel untuk keberlanjutan utang, meningkatkan ketahanan energi, mengamankan penurunan ketegangan perdagangan, serta memperkuat prospek pertumbuhan berkelanjutan dan tangguh.
Bank-bank sentral perlu tetap waspada dan memperhatikan pergeseran keseimbangan risiko seputar perkembangan ekonomi dan keuangan untuk memastikan bahwa tekanan inflasi yang mendasarinya dapat dikendalikan secara presisi dan permanen.
Komunikasi yang jelas juga diperlukan untuk memastikan bahwa faktor-faktor di balik keputusan kebijakan yang seimbang dapat dipahami dengan baik oleh semua pemangku kepentingan. Ini kaitannya dengan langkah-langkah pemerintah untuk meredam dampak dari harga energi yang lebih tinggi, baik pada rumah tangga maupun dunia usaha yang paling membutuhkan, sambil mempertahankan insentif untuk mengurangi penggunaan energi dan mendiversifikasi sumber energi.
Jika pertumbuhan melemah secara substansial, seperti dalam skenario disrupsi yang berkepanjangan, kebijakan fiskal perlu memberikan stimulus yang diperlukan untuk meredam output, mengingat terbatasnya ruang lingkup kebijakan moneter untuk melakukannya.
Ruang lingkup untuk bertindak mungkin bervariasi di setiap negara sesuai dengan posisi anggaran mereka saat ini, dengan banyak negara berkembang yang sangat terbatas.