Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk dugaan penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan aktor politik praktis. Mereka menyerukan agar gerakan moral mahasiswa dikembalikan pada jalur independensi sebagai penyambung lidah rakyat, bukan menjadi alat perebutan kekuasaan elite.
Juru Bicara BEM Fakultas Bersatu, Rahmat Djimbula, menilai eskalasi aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah akibat minimnya kajian serta lemahnya argumentasi dan substansi tuntutan di lapangan. Ia memaparkan sejumlah indikasi yang memperkuat dugaan adanya infiltrasi agenda politik praktis dalam beberapa aksi demonstrasi mahasiswa akhir-akhir ini. Salah satunya terkait temuan fasilitas kemewahan dan keterlibatan jaringan elite tertentu di belakang koordinator lapangan.
“Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024,” ungkap Rahmat melalui keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Dugaan tersebut, lanjut Rahmat, diperkuat dengan kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah-tengah massa aksi. Selain itu, rekam jejak Tiyo Ardianto juga tercatat menghadiri forum Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung bersama tokoh-tokoh oposisi seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dr. Tifa, serta Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso.
BEM Bersatu juga menyayangkan adanya dugaan pemanfaatan nama institusi kampus oleh pihak luar, sebagaimana yang telah diklarifikasi dan dibantah oleh sejumlah pengurus BEM universitas, termasuk BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA).
Pertanyakan Penolakan Program Makan Bergizi Gratis
Selain masalah netralitas, Rahmat mengkritisi skala prioritas isu yang diangkat oleh kelompok mahasiswa tersebut. Ia menilai narasi krisis yang dihembuskan tidak berbasis pada data utuh dan justru mengaburkan fokus publik dari agenda krusial lain, seperti pengawalan kasus korupsi kakap yang sedang ditangani penegak hukum.
Rahmat mengaku heran mengapa program yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat bawah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), justru dijadikan sasaran penolakan total.
“Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski kami sepakat perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” jelasnya.
Untuk menjaga marwah dan kemurnian gerakan mahasiswa di Indonesia, BEM Bersatu secara resmi mengeluarkan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak pembersihan total gerakan mahasiswa dari segala bentuk pendanaan, fasilitas logistik mewah, dan intervensi kepentingan politik praktis.
Kedua, mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Ketiga, mendukung pengusutan tuntas para koruptor oleh aparat penegak hukum serta mengajak seluruh elemen mahasiswa mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.(H-2)