MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi rencana pembukaan Selat Hormuz menyusul kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Bahlil mengatakan pihaknya tetap menghargai kontrak jangka panjang impor minyak mentah (crude) dari negara alternatif.
Sebelumnya saat terjadi penutupan Selat Hormuz, pemerintah Indonesia mengalihkan sebagian impor minyak mentah yang sebelumnya melewati Selat Hormuz ke Amerika Serikat dan negara lain.
“Kalau persoalan impor crude, sekalipun Selat Hormuz sudah dibuka tetap kita sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain. Tapi kalau harganya lebih kompetitif maka tidak menutup kemungkinan juga untuk kita mencoba membuka akses pasar di Middle East,” ujar Bahlil usia rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Sementara iti, salah satu poin paling krusial dalam rancangan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yakni mengenai pembukaan Selat Hormuz. Jalur perdagangan energi paling vital di dunia tersebut dijadwalkan akan dibuka dalam waktu 30 hari setelah nota kesepahaman ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Kesepakatan final antara Iran dan AS dilaporkan akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Laporan kantor berita Iran, Mehr, yang mengutip rancangan nota kesepahaman (MoU) antara Teheran dan Washington, Senin (15/6).
Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah rampung. Selamat untuk semua!” kata Presiden Donald Trump dalam sebuah postingan di Truth Social.
“Dengan ini saya secara penuh mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa hambatan, dan, bersamaan dengan itu, mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal dari seluruh dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!,” ucap Trump.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi memastikan bahwa seluruh poin dalam nota kesepahaman antara AS dan Iran tersebut telah rampung. Jika tidak ada perubahan jadwal, dokumen bersejarah tersebut akan ditandatangani di Swiss pada Jumat, 19 Juni mendatang. (H-3)