PENGURUS Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) periode 2025–2027 mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, cepat, dan terukur dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional. GMKI mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan angka pertumbuhan ekonomi makro di atas kertas, melainkan harus fokus melindungi daya beli masyarakat di akar rumput dari guncangan krisis global.
Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti, memaparkan bahwa perekonomian Indonesia memang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (year–on–year) pada Triwulan I 2026. Namun, capaian positif tersebut kini dibayangi oleh pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan harga pangan, serta ketidakpastian pasar keuangan dunia akibat eskalasi geopolitik global.
Prima menegaskan, prioritas utama kabinet saat ini seharusnya tidak lagi sekadar mempertahankan statistik pertumbuhan, melainkan mengintervensi langsung sektor-sektor yang bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah dituntut menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter secara agresif guna meredam dampak inflasi impor (imported inflation).
“GMKI meminta pemerintah tidak hanya menjaga angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan rakyat benar-benar merasakan pemulihan ekonomi. Stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, perlindungan UMKM, dan penguatan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama,” kata Prima dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6).
Prima juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk konsisten menempatkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai benteng pertahanan utama guna meminimalisasi kepanikan pasar modal domestik.
Selain sektor finansial, organisasi mahasiswa ini turut menyoroti potensi kerawanan sosial. Prima mengingatkan bahwa situasi krisis global acapkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai celah memicu polarisasi politik dan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Untuk itu, GMKI merilis lima poin tuntutan moral yang wajib direspons segera oleh penyelenggara negara, yakni memperkuat pemulihan ekonomi nasional lewat program yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin, menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok serta memotong rantai distribusi pangan yang timpang antarwilayah, memperluas ketersediaan lapangan kerja baru dan memberikan paket insentif bagi pelaku UMKM lokal, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan iklim investasi tanpa mengorbankan kedaulatan hak rakyat, dan mempererat persatuan nasional dengan menjaga keamanan serta ketertiban di seluruh pelosok Tanah Air.
“Pemerintah harus hadir secara nyata. Jangan biarkan masyarakat menanggung sendiri beban krisis global. Negara harus memastikan ekonomi pulih, rakyat terlindungi, dan bangsa tetap utuh,” pungkas Prima. (E-4)