HIMPUNAN Kawasan Industri (HKI) Indonesia meminta pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan nasional menyusul laporan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelangsungan aktivitas industri dan meningkatkan kepercayaan investor.
Ketua Umum HKI Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan pasokan listrik yang andal merupakan kebutuhan mendasar bagi kawasan industri. Gangguan kelistrikan, meskipun terjadi dalam waktu terbatas, dapat berdampak pada proses produksi, distribusi barang, hingga jadwal pengiriman kepada pelanggan.
“Kami menerima berbagai laporan terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa. Kami memahami bahwa dalam sistem kelistrikan yang sangat besar, gangguan teknis dapat terjadi. Yang terpenting adalah memastikan proses evaluasi berjalan menyeluruh, langkah perbaikan dilakukan secepat mungkin, dan mitigasi ke depan semakin kuat,” ujar Ma’ruf dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (12/6).
Menurutnya, kebutuhan akan pasokan listrik yang stabil semakin penting seiring berkembangnya agenda hilirisasi industri, peningkatan ekspor, pembangunan pusat data, serta masuknya investasi baru ke berbagai daerah. Seluruh aktivitas tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang memiliki tingkat keandalan tinggi.
Ia menilai keandalan sistem kelistrikan juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam menentukan lokasi investasi.
“Keandalan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama investor ketika menentukan lokasi investasi. Kepastian pasokan energi memberikan rasa aman bagi dunia usaha dalam merencanakan ekspansi maupun pengembangan usaha jangka panjang,” tutur dia.
Sebagai tindak lanjut, HKI telah menyampaikan surat kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) serta para gubernur di seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut, HKI mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab gangguan sistem kelistrikan, mulai dari aspek pembangkitan, transmisi, distribusi hingga kecukupan cadangan daya.
Selain evaluasi, HKI juga mendorong penguatan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan industri strategis agar memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi. Organisasi tersebut mengusulkan agar kawasan industri memperoleh prioritas penanganan ketika terjadi gangguan sistem karena kawasan industri merupakan pusat kegiatan produksi, ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.
“Kami berharap terdapat mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara PLN dan pengelola kawasan industri ketika terjadi gangguan. Informasi yang akurat dan kepastian waktu pemulihan sangat membantu pelaku usaha dalam mengatur operasional mereka,” tegas Ma’ruf.
HKI juga mendorong percepatan pengembangan sistem cadangan, peningkatan kapasitas jaringan, pembangunan gardu induk di kawasan industri yang berkembang pesat, serta pemanfaatan teknologi pemantauan sistem yang lebih modern.
Dalam jangka panjang, HKI memandang perlu adanya ruang yang lebih luas bagi pengembangan pembangkit mandiri (captive power), pemanfaatan energi baru terbarukan, serta pengembangan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) di kawasan industri tertentu sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
“Pertumbuhan industri Indonesia akan terus meningkatkan kebutuhan energi. Karena itu, sistem kelistrikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha dan menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi,” pungkas Ma’ruf. (E-4)