KETUA Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida, menyoroti rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) oleh Kementerian Pertahanan. Kebijakan perluasan peran teritorial ke sektor domestik seperti pertanian, peternakan, dan pembangunan daerah tersebut dinilai perlu dikaji secara matang agar tetap selaras dengan prinsip keterbukaan informasi dan tata laksana sipil.
Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Prahara Batalyon Teritorial Pembangunan: Penolakan Warga dan Arah Kebijakan Menteri Pertahanan” di Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Nany menggarisbawahi pentingnya mengedepankan pendekatan kesejahteraan sosial dalam menyelesaikan tantangan di sektor pangan domestik, ketimbang mengandalkan struktur pertahanan.
“Negara ini negara agraris, sehingga idealnya langkah penguatan difokuskan secara langsung kepada kapasitas para petani lokal di daerah, guna menjawab tantangan sektor pangan dan regenerasi petani muda secara berkelanjutan,” ujar Nany.
Dari sudut pandang kebebasan pers, Nani mengingatkan bahwa kehadiran satuan teritorial baru di kawasan pedalaman atau wilayah yang memiliki potensi sengketa pemanfaatan lahan dapat memengaruhi iklim pemberitaan. Doktrin kerahasiaan pertahanan yang melekat pada institusi keamanan diharapkan tidak berbenturan dengan asas transparansi dan hak publik untuk mendapatkan informasi.
Nany menyebutkan, kehadiran pengawasan yang ketat di lapangan dikhawatirkan memicu kehati-hatian yang berlebihan baik dari masyarakat lokal maupun jurnalis daerah, khususnya saat melakukan peliputan mendalam terkait tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.
Sementara itu, Bidang Advokasi Badan Pengurus Nasional (BPN) PBHI, Akbar Roohul Amin, menekankan pentingnya menjaga konsistensi penempatan TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai mandat konstitusi, serta menghindari penafsiran fungsi yang terlalu luas ke ranah sipil.
“Perlu ada batasan dan koridor yang jelas ketika institusi pertahanan masuk ke urusan pembangunan, kriminalitas, pertanian, hingga peternakan. Hal ini krusial untuk memastikan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan hukum tetap berjalan seimbang,” jelas Akbar.(H-2)