Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas setelah mengendus adanya indikasi penyelewengan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Negara secara khusus memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana untuk melakukan penelusuran mendalam.
Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam acara Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6). Prabowo mengaku telah menerima laporan mengenai adanya kejanggalan yang melibatkan unsur pimpinan di lembaga tersebut.
“Jadi, memang sudah beberapa saat saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan,” ujar Prabowo di hadapan peserta konsolidasi.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden langsung menginstruksikan BPKP dan PPATK untuk membedah aliran dana dan tata kelola di BGN. Menurutnya, integritas pemimpin sangat menentukan kualitas organisasi. Persoalan di tingkat pimpinan dinilai dapat berdampak fatal terhadap kinerja lembaga, terutama dalam menjalankan program strategis nasional.
Fokus pada Program Makan Bergizi Gratis
Presiden menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah instrumen vital untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, ia tidak akan menoleransi adanya praktik korupsi yang dapat menghambat distribusi gizi bagi anak-anak sekolah.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Tidak ada pengecualian,” tegas Presiden dengan nada bicara yang lugas.
Perkuat Lembaga Penegak Hukum
Sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo menyatakan dukungannya untuk memperkuat lembaga pengawasan dan penegak hukum. Ia meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung untuk menyampaikan kebutuhan personel maupun anggaran guna memperkuat fungsi pengawasan.
“Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat,” tegas Prabowo.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk rakyat benar-benar sampai ke sasaran tanpa ada potongan atau penyalahgunaan. Penguatan ini juga bertujuan untuk menjaga wibawa pemerintah di mata masyarakat dan dunia internasional.
Sebelumnya, dinamika di BGN sempat memanas setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor lembaga tersebut pada Rabu (3/6), menyusul adanya evaluasi besar-besaran terhadap jajaran pimpinan BGN oleh Presiden.