WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan seluruh petugas haji 2027 wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di barak sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Kebijakan ketat ini berlaku menyeluruh, mulai dari ketua Petugas Haji Daerah (PHD) hingga Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat.
Langkah tersebut diambil sebagai hasil evaluasi total pelaksanaan ibadah haji 2026, khususnya terkait kualitas pelayanan pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menemukan perbedaan kompetensi yang cukup signifikan di lapangan antara petugas yang telah mengikuti diklat di tingkat pusat dengan petugas daerah yang belum mendapatkan pembekalan serupa.
“Kami sadar betul masih ada sisi-sisi pelayanan yang harus diperbaiki, terutama di Armuzna. Karena itu ke depan kami pastikan semua petugas harus mengikuti pelatihan,” ujar Dahnil di Mekah, Rabu (3/6).
Dahnil menjelaskan, kewajiban masuk barak ini menyasar seluruh unsur tanpa terkecuali, termasuk PHD dan ketua kloter.
Selama ini, masih terdapat petugas rekrutan daerah yang tidak mendapatkan porsi pelatihan setara dengan petugas pusat. Padahal, realita di lapangan menunjukkan kesiapan mental dan wawasan petugas sebelum bertolak ke Tanah Suci menjadi penentu utama kualitas layanan.
Kebijakan baru ini diharapkan memperkuat ketahanan dan kesiapan petugas dalam menghadapi titik-titik krusial, terutama saat mengawal pergerakan jutaan jemaah.
Pembentukan Daker Khusus
Selain standardisasi pelatihan, Kemenhaj RI juga akan merombak struktur operasional dengan membentuk Daerah Kerja (Daker) Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) khusus pada penyelenggaraan haji 2027. Satuan kerja ini akan difokuskan penuh untuk menangani fase puncak haji.
Dengan pembentukan unit khusus tersebut, personel yang ditempatkan di Armuzna tidak akan lagi dibebani tugas tambahan di sektor lain.
“Ke depan kami akan membentuk Daker Armuzna yang memang secara khusus bertugas hanya di Armuzna,” cetus Dahnil.
Sebelumnya, tata kelola pergerakan jemaah, tenda, hingga koordinasi lapangan di Armuzna menjadi sorotan utama dalam evaluasi haji 2026.
Dahnil menegaskan persiapan yang bergulir lebih awal merupakan kunci untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang tertib, profesional, serta aman. (Z-10)