PEMBANGUNAN sumber daya manusia (SDM) dinilai harus menjadi prioritas utama dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di tengah berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut memiliki peran strategis karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi mendatang.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi kebangsaan yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ’Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia di Banten dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mengangkat tema “MBG sebagai Mandatory Spending untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia”, diskusi tersebut membahas posisi program MBG dalam pembangunan nasional serta tantangan implementasinya di lapangan.
Koordinator Pusat (Korpus) BEM PTMA Indonesia, Yogi Alidrus, menilai program MBG tidak seharusnya dipandang sebagai bantuan sosial semata. Menurutnya, pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan peserta didik, merupakan investasi strategis negara dalam membangun kualitas manusia Indonesia.
“Bangsa yang besar tidak hanya dibangun dengan infrastruktur yang megah, tetapi juga dengan kualitas manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi emas Indonesia,” ujar Yogi.
Ia menjelaskan bahwa semangat Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Karena itu, kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam perspektif kebijakan publik, peserta diskusi menilai MBG layak diposisikan sebagai mandatory spending atau belanja prioritas negara. Selama ini Indonesia telah mengenal kebijakan alokasi wajib pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut mereka, pembangunan SDM juga membutuhkan komitmen anggaran yang berkelanjutan karena dampaknya sangat menentukan daya saing bangsa di masa depan.
Investasi pada pemenuhan gizi dinilai memiliki efek berlapis terhadap berbagai sektor. Selain membantu menekan angka stunting, program tersebut juga berpotensi meningkatkan kemampuan belajar siswa, menurunkan angka putus sekolah, memperbaiki kesehatan masyarakat, hingga meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional dalam jangka panjang.
Meski demikian, para peserta diskusi menegaskan bahwa dukungan terhadap MBG tidak berarti menutup ruang kritik terhadap pelaksanaannya. Dalam negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila, kritik konstruktif justru dibutuhkan untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut Yogi, penting untuk membedakan antara kritik terhadap implementasi program dan penolakan terhadap tujuan program itu sendiri. Ia menilai tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat merupakan langkah yang tepat, namun pelaksanaannya tetap perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala.
“Tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat adalah tujuan yang baik. Namun pelaksanaannya tetap harus diawasi, dievaluasi, dan dikritisi agar tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah tantangan implementasi MBG turut menjadi perhatian. Salah satunya terkait ketepatan sasaran penerima manfaat. Masih terdapat potensi ketidaksesuaian data di sejumlah daerah sehingga diperlukan integrasi data yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, kualitas makanan yang disalurkan juga dinilai harus menjadi perhatian utama. Program MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga harus memastikan kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan peserta didik.
Pengelolaan anggaran menjadi isu lain yang dibahas. Mengingat program ini menggunakan dana negara dalam jumlah besar, transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi syarat mutlak agar pelaksanaannya terhindar dari penyimpangan.
Tantangan berikutnya adalah pemerataan layanan. Wilayah kepulauan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memiliki karakteristik distribusi yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kualitas layanan dan akses penerima manfaat tetap merata di seluruh wilayah.
Peserta diskusi juga menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap dampak program terhadap APBN. Efektivitas dan efisiensi pembiayaan perlu terus diukur agar pelaksanaan MBG tidak mengurangi kualitas layanan publik pada sektor strategis lainnya.
Sebagai bentuk kontribusi mahasiswa terhadap pembangunan nasional, Korpus BEM PTMA Indonesia turut menyampaikan sejumlah rekomendasi. Mereka mendorong penguatan pengawasan publik dengan melibatkan mahasiswa, akademisi, media, dan masyarakat sipil dalam pemantauan pelaksanaan program.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat sistem digitalisasi dan transparansi data melalui mekanisme pelaporan dan monitoring yang dapat diakses secara terbuka. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program.
Korpus BEM PTMA juga menilai MBG dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi daerah apabila melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok pangan. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Mereka juga mendorong evaluasi berkala berbasis data dengan indikator yang jelas, seperti penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan siswa, meningkatnya kehadiran di sekolah, dan perbaikan kualitas pembelajaran. Di samping itu, program MBG dinilai perlu dibarengi dengan edukasi gizi kepada siswa, keluarga, dan masyarakat agar dampaknya dapat berlangsung lebih berkelanjutan.
Menutup diskusi, Yogi menegaskan bahwa semangat Hari Lahir Pancasila harus dimaknai sebagai upaya bersama membangun bangsa melalui dialog, partisipasi, dan pengawasan yang sehat.
“Pancasila mengajarkan musyawarah dan keadilan sosial. Karena itu, MBG harus kita dukung sebagai ikhtiar membangun SDM Indonesia, namun juga harus kita kawal melalui kritik yang objektif, evaluasi yang jujur, dan solusi yang konstruktif. Bangsa ini akan maju bukan karena anti-kritik, tetapi karena mampu menerima kritik untuk menjadi lebih baik,” tegasnya.
Bagi para mahasiswa, pembangunan manusia harus tetap menjadi prioritas utama bangsa. Dalam kerangka tersebut, program Makan Bergizi Gratis dinilai berpotensi menjadi salah satu instrumen strategis untuk menyiapkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (E-4)