DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengambil langkah tegas terhadap pelajar yang terlibat aksi tawuran. Sebanyak 60 siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah dicabut bantuannya sejak tahun 2025 hingga saat ini sebagai bentuk sanksi sekaligus pembinaan.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan bahwa pencabutan KJP tersebut bukan semata-mata hukuman mati bagi masa depan siswa. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pembinaan pendidikan agar memberikan efek jera sekaligus evaluasi bagi peserta didik.
“Dikeluarkan bukan berarti dia nanti jadi harus putus sekolah. Itu concern kita. Ini sebagai sebuah pembinaan,” ujar Nahdiana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/5).
Nahdiana menjelaskan, meskipun bantuan sosial pendidikannya dihentikan, para siswa tersebut wajib tetap mendapatkan akses pendidikan. Disdik DKI Jakarta akan terus memantau keberlanjutan studi mereka, baik melalui jalur sekolah formal maupun non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Pihaknya juga membuka kemungkinan untuk mengalihkan pola pendidikan siswa yang bersangkutan sesuai dengan karakter dan minat mereka. Hal ini dilakukan agar siswa tetap berada dalam ekosistem pendidikan yang tepat.
“Ada anak yang mungkin tidak cocok di sekolah tertentu. Bisa saja passion-nya lebih dominan di vokasional atau pendidikan non-formal,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Nahdiana menekankan bahwa semangat utama dari kebijakan ini adalah pembelajaran, bukan sekadar penghukuman (punishment). Ia menyatakan bahwa nilai inti dari pendidikan adalah mendidik karakter siswa agar menjadi lebih baik di masa depan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah menggencarkan program pengembalian anak putus sekolah. Bagi pelajar yang KJP-nya dicabut, mereka diarahkan untuk tetap mengejar ijazah melalui PKBM atau mengikuti pelatihan keterampilan agar tetap memiliki masa depan yang layak.
“Yang sedang di luar sekolah saja sekarang sedang kita kembalikan ke sekolah,” pungkas Nahdiana. (Z-10)